PROKAL.CO, TENGGARONG – Pemangkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 hingga 40 persen menjadi ujian berat bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar). Dari APBD sebelumnya sekitar Rp 12 triliun, anggaran tahun depan menyusut tajam menjadi Rp 7 triliun, memaksa pemerintah daerah memutar otak agar roda pembangunan tetap bergerak.
Di tengah tekanan fiskal tersebut, Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menegaskan optimisme bahwa target kinerja pemerintahan dan pembangunan dari visi misi besarnya bersama Rendi Solihin—Kukar Idaman Terbaik, masih bisa dicapai. Meski perlu menyiapkan strategi yang tidak biasanya Pemkab Kukar ambil.
“Saya harus mengakui, tahun 2026 merupakan tahun yang sangat berat. Karena pemangkasan APBD, kita membutuhkan strategi yang luar biasa agar capaian program tetap berjalan,” ujar Aulia, Jumat (2/1).
Aulia menjelaskan, Pemkab Kukar tidak bisa lagi sepenuhnya bergantung pada transfer keuangan dari pemerintah pusat. Optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) menjadi salah satu fokus, disertai perubahan pendekatan pembangunan ke arah kolaboratif.
Melalui konsep pembangunan kolaboratif, Pemkab Kukar menggandeng dunia usaha agar berbagai program strategis tetap terlaksana tanpa sepenuhnya membebani APBD. Menurut Aulia, sejumlah pertemuan telah dilakukan dengan badan usaha, dan respons yang diterima cukup positif.
“Beberapa badan usaha menyambut baik program-program yang diusung Pemkab Kukar,” jelasnya.
Salah satu bentuk konkret kolaborasi itu datang dari Pertamina EP wilayah Samboja yang menyatakan kesiapan mendukung program makan bergizi bagi anak-anak dan lanjut usia (lansia).
“Program-program kolaboratif seperti inilah yang kami harapkan, sehingga pemerintah daerah tidak sepenuhnya bergantung pada APBD. APBD nantinya menjadi opsi terakhir, apabila program-program dari badan usaha tidak dapat terpenuhi,” tandas Aulia.
Dengan skema tersebut, Pemkab Kukar berharap keterbatasan anggaran tidak menjadi penghambat utama, melainkan momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam menjaga keberlanjutan pembangunan. (moe)
Editor : Indra Zakaria