Bangsa Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam berdemokrasi. Bahkan, dulu ada anggapan kalau Presiden Soeharto jatuh, bangsa ini diprediksi akan bubar. Namun faktanya tidak seperti itu.
Itu diungkapkan oleh Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) di hadapan puluhan wartawan yang memenuhi Media Center Parlemen saat Diskusi Empat Pilar MPR dengan tema ‘Konsolidasi Nasional Untuk Pemilu Damai’ di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/3).
HNW juga menuturkan, kekhawatiran serupa juga terjadi pada Pemilu tahun 1999 dan saat peralihan kekuasaan dari Presiden Abdurrahman Wahid ke Megawati. Namun ketakutan akan terjadinya perpecahan pada peristiswa-peristiwa besar semua tak terjadi. “Tak benar bila peralihan kekuasaan akan menyebabkan perpecahan,” ujar Hidayat
Karenanya, pria asal Klaten, Jawa Tengah, ini meminta semua pihak tidak membesar-besarkan ketakutan akan terjadi konflik atau perpecahan usai pemilu 2019. Bagi HNW, Pemilu adalah peristiwa rutin terjadi setiap lima tahun serta merupakan hal yang biasa.
“Untuk itu kita harus berkontestasi dengan baik, dan mengawal pemilu ini jauh dari kecurangan,” harapnya.
HNW juga berharap semua lapisan masyarakat tak pesimistis. Kontestasi yang terjadi pada tahun ini, menurutnya akan mendewasakan rakyat Indonesia. "Sudah sekian Pemilu seharusnya akan menjadikan kita semakin baik," ucapnya.
Untuk menciptakan suasana damai, Wakil Badan Wakaf Pondok Pesantren Gontor itu juga berharap agar media massa tetap netral dan tidak menjadi tim sukses pada salah satu pihak peserta Pemilu.
"Bila ini terjadi dikhawatirkan media massa akan menulis berita tak sesuai dengan fakta," paparnya.
Selain itu, HNW juga meminta agar kritik yang dilontarkan masyarakat kepada pemerintah jangan diartikan sebagai menyebar kebencian atau hoaks. Bila ada kritik, disarankan kritikan yang ada dibalas dengan argumen yang lebih kuat.
“Jangan anggap kritik sebagai hoaks, itu justru yang akan membikin resah,” ungkapnya seperti diberitakan JawaPos.com.
Di tempat yang sama, Anggota MPR dari Fraksi Partai Golkar, Ace Hasan Sadzily mengatakan, Pemilu adalah mekanisme yang biasa dalam demokrasi dan diatur dalam konstitusi.
"Pemilu untuk mengatur sirkulasi kekuasaan setiap 5 tahun sekali. Karena cara ini disebut sebagai cara yang paling beradab," ungkapnya.
Untuk itulah dalam sirkulasi kekuasaan lewat Pemilu, masyarakat dituntut berpikir jernih dalam memilih pemimpin. Karena sebagai sarana untuk memilih pemimpin maka mantan aktivis HMI Cabang Ciputat itu mengharap kepada semua agar memanfaatkan pemilu dengan sebaik-baiknya.
"Bila ini terjadi maka kekhawatiran yang ditakutkan, yakni perpecahan tak akan terjadi," ujarnya. (Sabik Aji Taufan/jpc)
Editor : izak-Indra Zakaria