Beberapa waktu lalu, sebagaimana diketahui, terjadi dispute data deforestasi antara KLHK dengan Global Forest Watch (GFW). Timer mengakui, perbedaan data umum terjadi saat metodologi yang digunakan untuk menghitung deforestasi berbeda.
Misalnya, metode pemetaan yang digunakan GFW dan Universitas Maryland adalah interpretasi citra satelit Landsat menggunakan metode klasifikasi semi-otomatis. Sedangkan metode pemetaan yang digunakan KLHK yaitu interpretasi citra satelit Landsat menggunakan metode visual (digitalisasi secara manual).
Periode akuisisi citra satelit GFW dan Universitas Maryland di rentang Januari-Desember. Sedangkan KLHK, Juli-Juni.
Kemudian, luas pemetaan terkecil atau Minimum Mapping Unit (MMU) yang digunakan GFW dan Universitas Maryland yakni 0,09 Ha (30x30m). Sedangkan threshold yang digunakan KLHK yakni 6,25 Ha (250x250m).
Auriga menganalisis, area pemetaan terkecil yang digunakan KLHK (6,25 Ha) tersebut berpotensi tidak menangkap seluruh kejadian deforestasi yang ada (di bawah MMU). "Kami menemukan even pada rentang Juli 2021-Juni 2022, rentang KHLK, kami menemukan 61.240 Ha deforestasi yang tidak ada di peta itu. Karena threshold 6,25 Ha, deforestasi di bawah itu tidak terekam," ungkap Timer. Sepanjang 2022, ditemukan 73.000 Ha area deforestasi di luar area deforestasi KLHK (104.000 Ha).
Dengan metodologi yang dilakukan Auriga Nusantara, deforestasi 2023 yang mencapai 257.384 Ha terdeteksi dari 63.559 poligon. Timer menuturkan, jika penghitungan deforestasi dilakukan dengan menggunakan MMU yang digunakan KLHK, maka akan ada 91.039 Ha yang tidak tertangkap sebagai area deforestasi.
"Bagaimana kalau KLHK masih setia pada 6,25 Ha? Ada 25-30 persen, sedemikian besar tidak ter-capture, kalau KLHK tidak memperbaiki caranya. Jadi, saya pikir ini adalah seruan secara besar-besaran agar KLHK memperbaiki metodologinya untuk kemudian Indonesia punya data yang lebih valid," pungkas Timer.
Berikut 10 provinsi yang mengalami deforestasi terparah 2023
1. Kalimantan Barat (35.162 Ha)
2. Kalimantan Tengah (30.433 Ha)
3. Kalimantan Timur (28.633 Ha)
4. Sulawesi Tengah (16.679 Ha)
5. Kalimantan Selatan (16.067 Ha)
6. Kalimantan Utara (14.316 Ha)
7. Riau (13.268 Ha)
8. Papua Selatan (12.640 Ha)
9. Papua Tengah (11.336 Ha)
10. Papua Barat (10.990 Ha)