JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa perhatian pemerintah dalam penanganan bencana jelang akhir tahun tidak hanya terfokus pada wilayah Sumatera (Aceh, Sumut, dan Sumbar). Pemerintah Pusat dipastikan terus memonitor secara intensif bencana banjir bandang yang menerjang wilayah Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan.
Dalam konferensi pers mengenai Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana di Lanud Halim Perdanakusuma, Senin (29/12), Prasetyo menyebut Presiden telah menginstruksikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk segera melakukan langkah darurat.
"Ada beberapa desa yang terdampak di Kalimantan Selatan. Kami sudah meminta BNPB untuk memonitor dan melakukan penanganan darurat secepat-cepatnya," tegas Prasetyo Hadi.
Dampak Kerusakan di Balangan
Banjir bandang dilaporkan menerjang wilayah Balangan pada Sabtu (27/12). Berdasarkan laporan lapangan, dua wilayah yakni Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Halong menjadi area terdampak paling parah.
Kapolres Balangan, AKBP Yulianor Abdi, mengungkapkan bahwa banjir bandang di Tebing Tinggi menghantam tiga desa utama dengan kekuatan besar, yakni Desa Juuh, Desa Sungsum, Desa Gunung Batu.
"Rumah warga di desa-desa tersebut mengalami kerusakan kategori sedang hingga berat. Diperkirakan jumlah rumah yang terdampak mencapai ratusan unit," ujar Yulianor. Data terbaru dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Balangan menunjukkan skala bencana yang cukup masif. Warga terdampak 10.949 jiwa, rumah terendam ada 3.511 unit rumah dan cakupan wilayah ada 27 desa di tujuh kecamatan.
Merespons kondisi ini, Bupati Balangan, Abdul Hadi, secara resmi menetapkan status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir hingga 3 Januari 2026.
"Pemerintah daerah saat ini fokus pada penyaluran bantuan logistik dan pembersihan material pascabanjir, terutama di wilayah yang airnya mulai surut seperti Kecamatan Tebing Tinggi," kata Bupati saat meninjau lokasi pada Minggu (28/12).
Pemerintah pusat melalui BNPB akan terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten untuk memastikan kebutuhan dasar pengungsi terpenuhi serta mempersiapkan langkah rekonstruksi rumah warga yang mengalami kerusakan berat akibat terjangan banjir bandang. (*)
Editor : Indra Zakaria