SAMARINDA- Pemanfaatan media sosial sebagai sarana interaksi politik semakin meningkat di Samarinda. Influencer menjadi salah satu aktor penting dalam membentuk opini publik dan mendorong partisipasi warga, terutama di kalangan generasi muda.
Hal inilah yang dibahas dalam Sosialisasi Politik yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Samarinda, bertajuk “Peran Serta Influencer Mendorong Peningkatan Partisipasi Politik di Media Sosial”.
Plt Asisten 1 Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Asli Nuryadin, menekankan bahwa media sosial kini menjadi ruang utama interaksi politik, terutama karena tingginya tingkat penggunaan platform digital ini. Influencer memiliki daya tarik dan kedekatan emosional dengan pengikutnya.
“Ini menjadikan mereka aktor strategis dalam edukasi politik dan kampanye positif, sekaligus mengurangi hoaks,” ujar Asli di Aula Bapperida Samarinda, Selasa (23/9/2025).
Menurutnya, influencer dapat mendorong mobilisasi pemilih, khususnya generasi muda, serta membentuk diskursus politik sehat dan memperkuat konektivitas antara pemerintah dan warga. Namun, ada tantangan serius yang harus diperhatikan, seperti risiko penyebaran hoaks dan pentingnya menjaga netralitas serta independensi influencer. Regulasi dan etika digital dinilai perlu diperkuat agar mereka tetap menjadi agen perubahan sosial yang mendorong demokrasi lokal lebih sehat dan inklusif.
Ketua Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Kaltim Tri Wahyuni, menyoroti sisi etika dan idealisme influencer. Ia menyebut bahwa awalnya banyak influencer muncul dengan citra idealis, menyuarakan keresahan publik atau membongkar ketidakadilan, sehingga dipercaya masyarakat.
Namun, hal ini kemudian bisa menjadi dilema tersendiri bagi masyarakat, saat influencer dilibatkan dalam kegiatan pemerintahan. Dia memberi contoh saat Dinas Pariwisata Kaltim yang menganggarkan dana Rp1,7 miliar untuk promosi, dengan menggaet influencer. Independensi mereka terancam, idealisme diuji, dan kepercayaan publik bisa runtuh.
Sehingga tetap berperan sebagai kontrol sosial, ia menekankan beberapa prinsip yaitu transparansi konten berbayar, konsistensi nilai, pemisahan konten edukasi politik dan iklan, serta akuntabilitas publik. Dibanding media, influencer bekerja lebih personal tanpa filter redaksi.
Hal ini memberi kebebasan gaya, namun juga rentan dijadikan alat kekuasaan. “Media punya institusi dan aturan formal, sedangkan influencer bergantung pada integritas pribadi,” sebutnya.
Dalam konteks Pemilu 2024, influencer berperan penting dalam menggiring narasi politik, meningkatkan partisipasi Gen Z dan milenial, serta membentuk citra kandidat melalui endorsement. Tetapi, masalah muncul pasca pemilu, ketika kandidat yang didukung bermasalah.
Banyak influencer memilih diam karena takut kehilangan kontrak atau serangan publik, sehingga kepercayaan masyarakat menurun. Dirinya menekankan bahwa influencer seharusnya tetap kritik konsisten, mengedukasi politik, transparan soal kontrak, dan mengakui batasan perannya.
“Jika hanya diam setelah kandidat bermasalah, publik akan menganggap mereka buzzer semata,” ujarnya.
Pengamat Politik dari Akademisi FISIP Universitas Mulawarman (Unmul), Muhammad Jamal Amin, menambahkan bahwa pertumbuhan influencer di Indonesia didorong oleh meningkatnya pengguna media sosial. Berdasarkan data We Are Social per Januari 2025, Indonesia memiliki 143 juta pengguna atau 50,2 persen dari total populasi, dengan waktu penggunaan rata-rata 8 jam 49 menit per pekan.
“Dengan konten kreatif dan bijak, influencer di Samarinda diyakini mampu mendorong partisipasi politik, membangun kesadaran warga, dan memperkuat demokrasi lokal yang sehat dan inklusif,” pungkasnya. (hun)
Editor : Indra Zakaria