SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda secara resmi mempertegas arah pembangunan kota melalui Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2022–2042. Dalam kebijakan ini, tata ruang diposisikan sebagai "panglima" untuk memastikan transformasi Samarinda dari kota tambang menjadi pusat jasa dan industri yang ramah lingkungan.
Pemkot Samarinda telah menetapkan total kawasan budidaya seluas 62.921 hektare. Fokus utama dari pembagian lahan ini adalah untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan daya dukung lingkungan guna meminimalkan risiko banjir dan longsor.
Rincian alokasi pemanfaatan lahan berdasarkan kawasan, misalnya untuk perumahan 37.071 hektar, lalu kawasan lindung 8.756 hektare, kawasan perdagangan dan jasa 7.484 hektare dan kawasan industri 3.768 hektare.
Langkah strategis ini diambil sebagai respons terhadap kerusakan lingkungan yang kerap memicu bencana ekologis di Samarinda. Dengan mengunci alokasi kawasan lindung sebesar 8.756 hektare, pemerintah berupaya menjaga resapan air dan stabilitas lereng perbukitan.
Wali Kota Samarinda menegaskan bahwa komitmen pemulihan ini tidak bisa ditawar. Penataan kawasan perumahan dan industri jasa akan diperketat agar tidak lagi merambah wilayah aliran sungai atau daerah rawan bencana lainnya.
Kebijakan RTRW ini menjadi dasar hukum bagi setiap perizinan di Samarinda. Langkah tegas ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi warga, khususnya yang selama ini bermukim di daerah rentan.
"Kami berkomitmen menjadikan tata ruang sebagai acuan tertinggi dalam setiap kebijakan pembangunan. Ini adalah cara kita menjamin keamanan dan kualitas hidup warga Samarinda untuk dua dekade ke depan," tulis laporan resmi Pemkot Samarinda.
Melalui pembagian lahan yang presisi ini, Samarinda kini bersiap meninggalkan bayang-bayang industri ekstraktif dan beralih menuju kota industri jasa yang modern dan tangguh bencana. (hun/beb)
Editor : Indra Zakaria