PROKAL.CO, SAMARINDA – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Ananda Emira Moeis menyoroti kembali insiden tabrakan kapal tongkang terhadap sejumlah jembatan di Sungai Mahakam. Ia menilai kejadian yang berulang menunjukkan lemahnya pengawasan dan belum adanya penyelesaian akar persoalan secara serius.
Ananda menyebut, dalam waktu berdekatan dua jembatan kembali mengalami insiden tabrakan, yakni Jembatan Mahakam Ulu (Mahulu) serta Jembatan Mahakam I di kawasan jembatan kembar Samarinda. Bahkan, fender atau pelindung pilar jembatan yang tengah dalam proses pergantian dilaporkan hilang dan tenggelam usai ditabrak tongkang.
“Sepengetahuan saya, Jembatan Mahulu tertabrak lagi. Jembatan Mahakam yang lama juga kemarin ditabrak, fender-nya sampai hilang dan tenggelam,” kata Ananda saat diwawancarai wartawan, Rabu 14 Januari 2025.
Ia mengungkapkan, DPRD Kaltim sebelumnya telah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Samarinda serta Pelindo. Bahkan, Komisi II dan Komisi III DPRD Kaltim juga telah melakukan rapat gabungan untuk membahas persoalan tersebut.
“Pergantian fender ini seharusnya sudah selesai sejak tahun lalu, tapi molor. Ini yang terus kami awasi. Kendalanya apa, kenapa belum selesai, ini harus dijelaskan,” tegasnya.
Ananda menekankan, DPRD Kaltim memiliki fungsi pengawasan dan meminta pihak berwenang, khususnya KSOP dan instansi terkait, untuk rutin menyampaikan laporan perkembangan pekerjaan dan pengamanan pelayaran di Sungai Mahakam.
“Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Jangan sampai tiba-tiba tidak selesai-selesai ternyata ada masalah, sementara kami tidak tahu. Progres harus selalu disampaikan supaya bisa sama-sama dipantau,” ujarnya.
Menurutnya, insiden tabrakan yang terus berulang tidak bisa dianggap sebagai kejadian biasa. Ia meminta agar akar permasalahan diungkap secara terbuka dan ditangani secara serius, bukan sekadar mengganti kerusakan setelah kejadian.
“Jangan hanya ditabrak, diperbaiki, lalu selesai. Besok-besok ditabrak lagi. Sumber masalahnya apa? Kenapa bisa sering terjadi? Apakah ada aktivitas kapal di luar jam operasional? Kalau begitu, siapa yang memberi izin?” kata Ananda.
Ia mengingatkan, jembatan-jembatan di Sungai Mahakam merupakan aset vital dan jalur utama mobilitas masyarakat Kaltim. Keselamatan publik, menurutnya, harus menjadi prioritas utama.
“Ini bukan main-main. Kalau terjadi sesuatu, yang dirugikan rakyat Kaltim. Jangan serius hanya di rapat, tapi di lapangan juga harus serius,” tegasnya.
Berdasarkan data kronologi kejadian, terdapat lima jembatan utama di sepanjang Sungai Mahakam, yakni Jembatan Mahakam I, Jembatan Mahulu, Jembatan Tenggarong, Jembatan Kota Bangun, dan Jembatan Mahkota. Seluruh jembatan tersebut berada dalam alur pelayaran dan berada di bawah pengawasan KSOP Kelas I Samarinda.
Dalam catatan, Jembatan Mahakam I telah ditabrak kapal atau tongkang sekitar 23 kali, dengan insiden terakhir terjadi pada April 2025. Akibatnya, sejumlah fender hancur dan tenggelam, bahkan pilar jembatan sempat tertabrak langsung. Sementara pada 23 Desember 2025, Jembatan Mahulu kembali ditabrak hingga menyebabkan hilangnya tiga fender dan kerusakan fisik jembatan. Insiden serupa kembali terjadi pada 4 Januari 2026.
DPRD Kaltim menilai rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan adanya kelalaian yang bersifat sistemik dalam pengawasan dan pengamanan lalu lintas pelayaran di Sungai Mahakam. Ia pun mendesak evaluasi menyeluruh terhadap peran KSOP dan Pelindo agar kejadian serupa tidak terus berulang. (*)
Editor : Indra Zakaria