BALIKPAPAN – Di tengah kebijakan pemangkasan anggaran yang drastis dari pemerintah pusat, Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan memastikan bahwa program penanggulangan banjir akan tetap menjadi prioritas utama. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan, H. Yusri, pada Senin (13/10/2025).
Yusri mengakui bahwa pemangkasan anggaran yang terjadi sangat signifikan dan berdampak pada sejumlah program pembangunan strategis lainnya. Salah satu proyek besar yang kemungkinan harus ditunda adalah rencana pembangunan rumah sakit di wilayah Balikpapan Timur pada tahun 2026.
“Tahun depan mungkin tidak bisa [dilaksanakan], karena pemangkasan anggaran cukup besar. Ada beberapa kegiatan infrastruktur kita yang tidak bisa berjalan, contohnya rumah sakit di Balikpapan Timur,” ujar Yusri.
Baca Juga: Pukulan Berat APBD 2026: Balikpapan Alami Pemangkasan TKD Pusat Lebih dari 60 Persen
Pemangkasan besar-besaran ini disebabkan oleh berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) dan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Dari total sekitar Rp1,8 triliun, Yusri menyebut sekitar 70 persen dana mengalami pemotongan.
“DBH kita banyak dipotong, begitu juga TKD. Imbasnya luar biasa, jadi anggaran fisik kita lebih diarahkan pada kegiatan yang benar-benar prioritas,” jelasnya.
Kendati demikian, Yusri menegaskan bahwa fokus utama penggunaan anggaran fisik yang tersisa adalah untuk kegiatan yang berkaitan erat dengan visi dan komitmen Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud.
“Anggaran fisik diarahkan untuk kegiatan paling utama, yaitu yang berkaitan dengan visi Wali Kota. Penanganan banjir tetap menjadi prioritas,” tegasnya. Keputusan ini menunjukkan komitmen Pemkot untuk terus berupaya mengatasi permasalahan banjir, yang selama ini menjadi persoalan klasik dan mendesak di Kota Balikpapan, meskipun harus mengorbankan proyek infrastruktur strategis lainnya.(*)