BALIKPAPAN — Lonjakan signifikan kasus kekerasan seksual yang melibatkan pelajar dan remaja di Balikpapan memicu perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Gasali, menyebut tren ini sebagai "alarm keras" yang menuntut penanganan lintas sektor, bukan sekadar penindakan hukum.
Gasali menegaskan bahwa akar persoalan utama kasus ini seringkali bukan hanya di ranah hukum, melainkan di lingkungan terdekat anak. Menurutnya, titik lemah pencegahan justru terjadi di rumah, di mana peran dan pengawasan orang tua dianggap lengah.
“Pembinaan harus dimulai dari rumah. Kalau orang tua abai, pergaulan bebas makin liar dan kasus seperti ini pasti naik,” ujar politikus Golkar ini usai Rapat Paripurna di Hotel Gran Senyiur, Senin (27/10/2025).
Penolakan Hukuman Tunggal
Komisi IV DPRD Balikpapan juga menolak pendekatan tunggal berupa hukuman berat bagi pelaku yang masih tergolong remaja. Gasali menilai, anak yang tersangkut tindak pidana tetap membutuhkan pembinaan terstruktur agar tidak mengulangi perbuatannya.
“Lembaga pembinaan anak harus jalan sungguh-sungguh, bukan formalitas. Supaya mereka kembali ke track yang benar,” tegasnya.
Untuk itu, Komisi IV kini mendorong kolaborasi lintas sektor yang lebih terintegrasi, melibatkan pemerintah, sekolah, hingga lembaga sosial, dalam menyusun langkah pencegahan dan intervensi yang lebih realistis.
DPRD Balikpapan dilaporkan rutin berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Balikpapan untuk memperkuat program sosialisasi, edukasi, dan pengawasan berbasis komunitas.
Menutup imbauannya, Gasali kembali menekankan bahwa kampanye bahaya kekerasan seksual tidak akan efektif tanpa keterlibatan aktif dari keluarga.
“Sosialisasi penting, tapi kunci ada di rumah. Kasus yang naik ini peringatan bagi semua—mari lindungi anak-anak kita karena mereka masa depan Balikpapan,” pungkasnya. (*)