• Minggu, 21 Desember 2025

Jokowi Kembali Singgung Soal Istana di Jakarta yang Berbau Kolonial

Photo Author
- Kamis, 26 September 2024 | 10:30 WIB
Jokowi saat memberikan sambutan pada Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tahun 2024, di Istana Negara, Nusantara, Rabu (25/9/2024) sore. (Foto : Muchlis Jr
Jokowi saat memberikan sambutan pada Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tahun 2024, di Istana Negara, Nusantara, Rabu (25/9/2024) sore. (Foto : Muchlis Jr

PROKAL.CO, NUSANTARA-Presiden Joko Widodo kembali menyinggung soal Istana Negara di Jakarta, Bogor dan Yogyakarta yang berbau kolonial Belanda, pada Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tahun 2024, di Istana Negara, Nusantara, Rabu (25/9/2024) sore.
Presiden Jokowi mengaku kepala negara maupun dari Perdana Menteri dari negara sahabat kerap memuji keindahan Istana Negara di Jakarta. Padahal, bangunan istana tersebut merupakan warisan Belanda.

“Mereka kerap memuji Istana Negara yang indah. Saya hanya menjawab iya memang indah, tidak saya lanjutkan, karena memang ini bangunan masa kolonial Belanda,” katanya.

Situasi ini, sebut Jokowi terkadang membuat dirinya merasa inferior. Sebab, harus meninggali istana yang diwariskan oleh kolonial Belanda. “Sehingga, sejak 1960 Bung Karno sudah menggagas kepindahan ibu kota ke Palangkaraya, Pak Harto juga. Saya ini hanya mengeksekusi,” kata Jokowi.

Dia menambahkan, gagasa pemindahan ibu kota ini memang punya sejarah panjang. Sehingga, pada 2014 lalu, saat dilantik pertama kali menjadi Presiden RI, Jokowi langsung meminta Kepala Bappenas untuk kembali mengkaji rencana pemindahan Ibu Kota Negara.

Setelah melalui berbagai kajian, akhirnya muncul beberapa lokasi yang dianggap ideal sebagai lokasi IKN baru. Selain Palangkaraya, ada juga Kalsel, Mamuju (Sulbar) dan PPU, Kalimantan Timur.

“Setelah didetailkan lagi, bismillah saya putuskan ibu kota dipindahkan ke Penajam Paser Utara ini,” ujar dia. Keputusan memindahkan ibu kota, lanjut dia memang bukan soal mudah. Untuk itu, dirinya juga meminta izin kepada DPR RI. Hasilnya, 93 persen fraksi di DPR RI setuju untuk memindahkan IKN.

“Jadi ini bukan hanya keputusan presiden saja. Melainkan keinginan rakyat melalui DPR RI,” jelasnya, Di sisi lain, Presiden Jokowi juga menilai pemindahan IKN bukan hanya soal fisik semata. Lebih dari itu, Jokowi menyebut ibu kota baru menjadi tonggak pembangunan jangka menengah dan panjang Indonesia. “Kita ingin ada pola pikir baru, mindset baru, cara kerja baru di IKN,” tutup dia. (*)

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Indra Zakaria

Sumber: prokal.co

Rekomendasi

Terkini

X