Menanggapi pemberitaan mengenai pemberian lahan gratis bagi negara negara-negara sahabat yang ingin membangun kantor kedutaan di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebelum tahun 2028, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan usulan yang akan diajukan kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
Kepala Otorita IKN menjelaskan bahwa usulan pengajuan fasilitas lahan gratis kedutaan kepada presiden ini dilakukan untuk mempercepat kehadiran kantor-kantor kedutaan negara sahabat di IKN, selaras dengan rencana pemindahan ibu kota politik Indonesia yang ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2028.
“Saya tegaskan bahwa bukan saya yang memutuskan. Saya sampaikan bahwa saya akan mengusulkan kepada Bapak Presiden sebagai langkah untuk menarik mereka lebih cepat,” jelasnya seperti dikutip dari siaran resmi Otorita IKN, Sabtu (15/2/2024).
Basuki menambahkan bahwa dengan target IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028, maka seharusnya kantor-kantor kedutaan asing juga sudah mulai dibangun di IKN. Untuk mendukung hal tersebut, Otorita IKN telah menyiapkan lahan seluas 62,9 hektare sebagai lokasi diplomatic compound.
Sebelumnya, dalam kegiatan bertajuk Nusantara Internasional Partners Visit (NIPV) 2025, ketika diskusi terbukanya kepada perwakilan kedubes yang hadir, Basuki meyakinkan kepada perwakilan negara dan lembaga yang hadir bahwa konsep pembangunan IKN bukan hanya di atas kertas dan dari video yang ditayangkan. Namun hingga implementasinya di lapangan.
Baca Juga: Dampak Pembangunan IKN Jadi Ancaman Kelestarian Teluk Balikpapan
Basuki juga menawarkan lahan gratis untuk kedutaan negara-negara sahabat. Namun dengan syarat. “Jika Anda membangun kedutaan di Ibu Kota Baru Nusantara sebelum tahun 2028, Anda akan mendapatkan tanah tersebut secara gratis,” kata Basuki kepada Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Marc Gerritsen, Kamis (13/2/2025).
Gerritsen pun menyambut baik tawaran Basuki tersebut. Sehari setelahnya, kepada awak media dirinya menyebut rencana pemindahan kedutaan besar Belanda masih harus menunggu keputusan Pemerintah Indonesia untuk memindahkan secara resmi ibu kota dari Jakarta ke IKN.
“Terlalu awal untuk memutuskan itu (memindahkan kedutaan ke IKN). Pemerintah Indonesia harus mengatakan dulu. IKN adalah pusat pemerintahan. Setelah itu kami akan senang datang ke sini,” sebutnya usai penanaman pohon bersama di Miniatur Hutan Hujan Tropis (MHHT) IKN. (rdh)
