JAKARTA – Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi NasDem, Rifqinizami Karsayuda, menyoroti pengajuan tambahan anggaran oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk tahun 2026 yang mencapai Rp21 triliun. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat terbaru dan dinilai akan mempercepat proses pembangunan di kawasan ibu kota baru di Kalimantan Timur.
"Usulan awal Rp6 triliun, lalu ada permintaan tambahan hingga total Rp21 triliun. Angka ini tentu dimaksudkan untuk mempercepat akselerasi pembangunan IKN," ungkap Rifqinizami usai menghadiri kegiatan di Kantor DPP NasDem, Jakarta, Jumat (18/7). Namun, menurutnya, besarnya anggaran tersebut bisa dialihkan untuk program pemerintah lainnya bila belum ada kepastian politik dari pemerintah terkait langkah konkret terhadap IKN. Ia menilai, tanpa kejelasan soal mutasi aparatur sipil negara (ASN) serta pemindahan kementerian, penggunaan dana sebesar itu menjadi tidak efisien.
"Kalau belum ada sikap tegas, ASN belum dimutasi, dan kementerian yang dipindahkan juga belum ditentukan, maka anggaran itu bisa lebih bermanfaat untuk hal lain yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat," imbuhnya.
Di sisi lain, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem juga menyatakan sikap resmi mereka terkait masa depan proyek IKN. Wakil Ketua Umum NasDem, Saan Mustopa, meminta Presiden Prabowo Subianto agar proyek ambisius pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur ditinjau ulang.
Bahkan, ia mengusulkan agar IKN tidak lagi menjadi ibu kota negara, melainkan hanya ditetapkan sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Timur.
“Pemerintah bisa mempertimbangkan untuk menegaskan kembali Jakarta sebagai ibu kota negara, dan merevisi UU IKN yang ada,” kata Saan dalam konferensi pers, Jumat (18/7/2025). Menurutnya, ini akan menghentikan polemik yang terus berkembang, sekaligus menghindari potensi pemborosan anggaran akibat gedung dan infrastruktur yang terlanjur dibangun tapi belum dimanfaatkan.
Saan menegaskan bahwa proyek pemindahan ibu kota belum sepenuhnya matang secara administrasi, infrastruktur, dan sumber daya manusia. (*)
