BALIKPAPAN — Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Timur melakukan evaluasi terhadap proses pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol akses menuju Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Evaluasi ini bertujuan memastikan kelancaran dan ketepatan waktu dalam proses pengadaan aset tanah guna mendukung proyek strategis nasional.
Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kanwil BPN Kaltim, Fahmi Nasrullah, dalam rapat evaluasi di Kantor Pertanahan Kota Balikpapan pada Kamis (25/7), menyampaikan bahwa konsolidasi lintas sektor menjadi kunci kelancaran proyek.
"Saya harap kita dapat melakukan konsolidasi kegiatan dengan beberapa sektor terkait seperti Kementerian Agama dan PLN, yang asetnya termasuk dalam wilayah pengadaan tanah," ujar Fahmi.
Rapat evaluasi pengadaan tanah tersebut juga dihadiri secara daring oleh Kepala Kanwil BPN Kaltim, Deni Ahmad Hidayat. Evaluasi dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi antarinstansi, serta memantau progres lapangan agar proses berjalan efisien dan sesuai jadwal.
Jalan tol yang sedang dibangun akan menghubungkan Balikpapan dengan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini diharapkan dapat memangkas waktu tempuh menjadi sekitar 1,5 jam, serta mendukung arus logistik dan mobilitas pekerja maupun masyarakat umum.
Tol akses IKN terdiri dari beberapa seksi: Seksi 3A: Karangjoang – KKT Kariangau, Seksi 3B: KKT Kariangau – Simpang Tempadung, Seksi 5A: Simpang Tempadung – Jembatan Pulau Balang.
Tol ini akan terhubung dengan Jalan Tol Balikpapan–Samarinda (Tol Balsam) di KM 8 Kariangau. Sejumlah seksi, seperti 3A dan 3B, serta sebagian dari Seksi 5A, saat ini sudah dapat difungsikan.
Pembangunan jalan tol akses IKN ditargetkan rampung sepenuhnya pada tahun 2027. Evaluasi pengadaan tanah oleh BPN Kaltim menandai komitmen pemerintah dalam menyukseskan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Dengan keterlibatan berbagai instansi dan percepatan infrastruktur, proyek strategis ini diharapkan dapat menjadi fondasi kokoh bagi transformasi tata kelola pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia bagian timur.(ant/vie)
