JAKARTA – Pemerintah secara resmi mulai merealisasikan rencana pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Pada tahap awal, ASN dari 15 kementerian menjadi prioritas untuk dipindahkan.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menjelaskan bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tengah mematangkan skema teknis pemindahan ASN. Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari strategi pemindahan bertahap instansi pemerintah pusat ke IKN.
“Kementerian PANRB telah merancang pemindahan ASN dari 15 kementerian ke IKN dalam waktu dekat, sesuai strategi nasional pemindahan ibu kota,” ujar Basuki dalam pernyataan tertulis.
Baca Juga: ASN Dipastikan Pindah ke IKN Mulai Tahun Ini, Hunian dan Infrastruktur Pendukung Disiapkan
Per Juli 2025, sebanyak 1.170 pegawai Otorita IKN telah resmi menempati tower hunian ASN. Selain itu, 109 tenaga kesehatan dari Rumah Sakit Kementerian Kesehatan juga telah bekerja dan tinggal di kawasan IKN.
Pemindahan ini diperkuat dengan kehadiran ASN dari lembaga negara lain seperti: Bank Indonesia (BI), Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Termasuk pula unit teknis di bawah Kementerian PUPR.
Otorita IKN telah menyelesaikan seluruh proses persiapan pembangunan tahap II, yang akan berfokus pada kawasan Legislatif dan Yudikatif, termasuk ekosistem pendukungnya. Proses lelang proyek akan dimulai awal Agustus 2025. Rencana awal pemindahan ASN ke IKN diumumkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak 2019, dengan target awal pelaksanaan antara Juli–November 2024. Jumlah ASN yang semula ditargetkan mencapai 11.916 orang, mengalami penyesuaian karena keterbatasan hunian, menjadi hanya sekitar 1.740 hingga 3.072 ASN.
Pemindahan sempat dijadwalkan ulang ke September 2024, kemudian dimundurkan lagi ke Januari 2025, agar selaras dengan masa pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Namun, pada pertengahan 2025, rencana itu kembali ditunda pasca Lebaran, bahkan sampai batas waktu yang belum ditentukan.
Menurut Menteri PANRB Rini Widyantini, penundaan ini disebabkan oleh dinamika transisi pemerintahan. Ia juga menyatakan bahwa akan ada seleksi ulang ASN yang akan dipindahkan, dan proses ini dijadwalkan berlangsung pada tahun 2026.(*)
