BANJARBARU - Selama ini, beberapa masalah seperti jalan berlubang, PJU atau fasilitas lainnya yang masuk wilayah Banjarbaru namun di bawah wewenang Pemprov terus bergulir.
Masyarakat yang awam informasi soal pemerintahan, banyak mengira bahwa semua fasilitas atau infrastruktur yang berada di Banjarbaru merupakan tanggung jawab penuh Pemko.
Hal ini pun jadi pandangan sama oleh Ketua Komisi II DPRD Banjarbaru, Syamsuri. Menurutnya, citra Pemko seakan tak menyelesaikan permasalahan berhubungan dengan infrastruktur dan fasilitas publik harus segera ditekan.
"Misalnya adalah soal PJU (penerangan jalan umum) di Trikora. Masyarakat mengira itu merupakan tanggung jawab Pemko. Nah ketika itu bermasalah atau tidak memadai, maka citra Pemko yang jadi korbannya," pandangnya.
Makanya sebut Syamsuri, hal ini harus segera ditanggulangi oleh Pemko bisa melalui SKPD terkait. Tidak hanya soal PJU, namun urusan kerusakan jalan atau drainase sebutnya juga jadi sorotan masyarakat. Baik di Jalan Trikora ataupun Jalan Mistar Cokrokusomo.
"Pemko harus intens berkoordinasi terkait permasalahan yang masuk wilayahnya namun domain Pemprov. Jangan sampai citra ini terus terbangun, tidak hanya warga, namun pengguna jalan dari daerah lain yang melintas juga bisa berpikiran demikian," sarannya. (rvn/ema)
Editor : miminradar-Radar Banjarmasin