“Kalau PTT kan ganti baju saja, yang tadinya PTT sekarang diangkat PPPK. Hal itu tidak menambah jumlah guru secara signifikan,” jelasnya.
Apalagi dari data yang mengatakan bahwa 60 guru akan pensiun tahun ini merupakan tenaga pengajar yang tersebar di seluruh wilayah Berau. Hal itu baik di wilayah perkotaan seperti Tanjung Redeb, Sambaliung, Gunung Tabur, dan Teluk Batur, bahkan di perkampungan atau kecamatan jauh sekalipun.
Upaya-upaya telah dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan guru yang akan terjadi. Salah satunya melakukan konsultasi kepada Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (MendikbudRistek). Namun upaya tersebut belum membuahkan solusi yang dibutuhkan saat ini. “Kami sudah coba untuk laporkan ini ke Kementerian Pendidikan,” ujarnya.
Hal ini terus dilakukan, lantaran saat ini daerah tidak bisa lagi menambah tenaga pengajar dengan status Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau honorer. Terlebih wacana tenaga honor akan dihapuskan. “Kita sampaikan, ini bagaimana harus seperti apa? Karena aturan itu kan tidak membolehkan kita menambah PTT,” tuturnya.
Menurut Ambo, kebutuhan saat ini sebenarnya tidak bisa ditunda. Kebutuhan pengajar ini sangat diperlukan dalam dunia pendidikan di Berau. Namun hal tersebut akan kambali dilihat oleh Pemkab Berau dan akan disikapi seperti apa. “Tidak bisa ditunda sebenarnya, apalagi tahun depan (2024) akan berkurang 100 lagi,” jelasnya.
Tetapi, Ambo menyebut masalah ini bukan hanya dirasakan di Berau saja, tapi lebih menyeluruh di Kalimantan Timur. Sebab ia menceritakan, pemerintah mendatangkan tenaga pengajar untuk Kaltim dari pulau Jawa secara serentak dan mayoritas satu angkatan.
“Sekarang saatnya mereka pensiun karena seangkatan jadi banyak, tidak hanya Berau, Kaltim pada umumnya,” tandasnya. (*/sen/sam)
