TANJUNG REDEB - Pemerintah Kabupaten Berau memiliki target menyelesaikan penyaluran 587 Bantuan Rumah Layak Huni (RLH) bagi masyarakat tahun ini. Hingga November, progresnya pun sudah menyentuh 80 persen dan diyakini rampung pada pertengahan Desember 2023 mendatang.
Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Berau melalui Pranata Izin Tinggal, Yulius, selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berau realisasi itu juga berkat bantuan dari APBD provinsi dan Satuan Non Vertikal Tertentu (SNVT).
Lokasi penyaluran pun katanya berbeda, untuk APBD provinsi sebanyak 286 tersebar di wilayah Bukit Makmur (55) unit, Labanan Makarti (55) unit, Kelurahan Rinding (55) unit, Kelurahan Sambaliung (66) unit, Kampung Suaran (28) unit, Kampung Bebanir Bangun (27) unit.
Adapun dari SNVT sebanyak 135 unit tersebar di Kecamatan Tabalar dan Kecamatan Biatan, sedangkan dari APBD Berau sebanyak 166 tersebar di wilayah Tanjung Redeb (121) unit, Kecamatan Sambaliung (1) unit, Kecamatan Gunung Tabur (1) unit, Kecamatan Teluk Bayur (3) unit.
“Sampai saat ini realisasi SNVT dan provinsi sudah selesai, tinggal menunggu yang APBD Berau masih proses 80 persen. Target kita sebelum tanggal 15 Desember,” paparnya.
Bantuan yang disalurkan katanya, merupakan dana stimulan sebesar Rp 20 juta kepada masyarakat yang menerima program bantuan tersebut. Dana tersebut bisa digunakan untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp 17,5 juta dan upah tukang Rp 2,5 juta.
Dirinya memaparkan, selama perjalanan pelaksanaan program tersebut juga dijumpai kendala.
Di ataranya kesulitan mencari bahan material pekerjaan seperti kayu dan upah yang dijatah untuk jasa tukang karena masih dianggap kurang.
“Jadi material kayu agak kesulitan dan upah yang diberikan kepada tukang itu masih dinilai kurang. Untungnya masyarakat yang rumahnya mendapat bantuan ikut membantu juga,” jelasnya.
Yulius menambahkan, tahun 2024 akan ada kenaikan untuk bantuan stimulan RLH yang belum memiliki jamban pribadi, dari sebelumnya Rp 20 juta menjadi Rp 32 juta. Untuk rumah yang sudah memiliki jamban pribadi akan tetap menerima nominal yang sama dengan tahun sebelumnya.
“Rencananya untuk tahun depan rumah yang belum memiliki jamban sendiri akan mendapatkan dana tambahan, tapi ada juga yang hanya menerima untuk rehab saja. Tapi kita belum tau pastinya seperti apa,” pungkasnya.
Sebelumnya, keberhasilan pemerintah kabupaten membangun RLH diapresiasi Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik. Setidaknya katanya ada tiga kabupaten yang sukses melaksanakan urusan perumahan rakyat di Kaltim, yakni Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kutai Timur (Kutim) dan Berau.
"Pemprov mengapresiasi tiga kabupaten di Kaltim yang sukses melaksanakan urusan perumahan rakyat. Yakni Kabupaten Berau, Kutai Kartanegara dan Kutai Timur. Tiga kabupaten ini mencapai 100 persen," ucapnya.
Bagi daerah yang sudah melaksanakan tapi belum melaporkan, Akmal meminta segera menginput data capaian. Dengan begitu lanjut Akmal, maka Pemprov Kaltim akan mengetahui mana saja yang belum dan sudah melaksanakan urusan itu.
