TANJUNG REDEB - Bupati Berau periode 2005-2015, Makmur HAPK, menegaskan kehadiran Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur memberi dampak pembangunan bagi wilayah lain sehingga pembangunan tidak terpusat di Pulau Jawa.
Menurutnya, jika dikatakan pembangunan IKN Nusantara menghambat pembangunan di Berau hal itu salah kaprah. Sebab, hal ini menjadi titik balik memajukan pembangunan di luar Jawa, terlebih di Kalimantan Timur termasuk Berau.
“Jadi kalau dibilang (IKN, red) menghambat itu salah,“ tegasnya.
Makmur meminta kepala daerah bisa memberikan pemahaman yang cukup kepada jajarannya, bahwa Pembangunan IKN Nusantara bukan sekadar pemindahan ibu kota saja, melainkan pemerataan pembangunan yang selama ini tidak terjadi di Kalimantan.
“Pemindahan IKN ini kan memberi dampak, berapa lama sumber daya kita dikeruk tanpa timbal balik yang sepadan, saya rasa ini momen untuk memeratakan pembangunan khususnya di Kalimantan Timur,” tegasnya.
Makmur menyebut, bahwa terkadang pemerintah daerah kurang responsif menerima proyek pembangunan yang strategis. Satu contohnya adalah perbaikan Jembatan Sambaliung. Kala dirinya masih duduk di DPRD Provinsi Kaltim, dirinya datang membawa rencana perbaikan Jembatan Sambaliung pada 2022 silam. “Tapi apa nyatanya? Ketika sudah dibawa ke Berau, beberapa elemen yang harus dipenuhi Pemkab Berau tidak terpenuhi, sehingga pada 2022 tidak terlaksana,” terangnya.
Nasib baik kata Makmur, proyek tersebut bisa kembali dibawa pada 2023 ke Berau. Sehingga, perbaikan jembatan berjalan pada tahun 2023. Hal ini tentu menggambarkan bahwa beberapa hal, terkadang Pemkab Berau yang tidak bergerak dengan cepat.
“Kalau saya komunikasi dengan DPUPR Kaltim, mereka jelaskan, tidak menyalahkan hal lain. Apakah kepala daerah sudah evaluasi proyek yang berjalan. Kalau mengeluarkan pernyataan jangan seperti pernyataan politis, tetapi memang bagaimana progres pekerjaan itu,” ungkapnya.
Makmur menegaskan, jangan ketika proyek-proyek tersebut selesai, justru momen tersebut dimanfaatkan untuk mengambil hati masyarakat. Dirinya tak ingin masyarakat diberikan hal-hal yang tidak mendidik pengetahuan masyarakat itu sendiri.
“Setelah selesai, justru beramai-ramai dirayakan seolah-olah menjadi suatu keberhasilan. Meski aslinya terdapat beberapa catatan dalam perjalanannya,” ujarnya.
Sehingga dirinya mendorong, seharusnya pelaksana kegiatan di Berau bisa mengantisipasi hal-hal yang bisa merugikan pelayanan kepada masyarakat. Misalnya seperti yang dikatakan terdapat kelangkaan material batu pecah palu. Hal itu seharusnya bisa diantisipasi.
“Pembangunan di IKN itu kan sudah berjalan, bahan baku sudah dipetakan. Seharusnya ada langkah-langkah yang dilakukan, misalnya menjalin komunikasi dengan penyedia bahan baku untuk menjaga stok dan kebutuhan di Berau,” terangnya.
Dirinya berharap, Pemerintah Kabupaten Berau bisa menyamakan pemahaman bersama jajarannya untuk menyambut pemindahan IKN ke Kalimantan Timur sebagai hal yang positif. Tentu, pemindahan ini tidak serta merta hanya pindah, melainkan juga bentuk pemerataan di Kalimantan Timur.
Diberitakan sebelumnya, Kepala Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau, Junaidi menuturkan, beberapa pekerjaan fisik di Berau terpaksa berhenti sementara, menunggu pengiriman bahan baku Batu Pecah Palu, utamanya pada beberapa pekerjaan yang membutuhkan pengecoran beton.
