TANJUNG REDEB - Perusahaan Daerah (Perusda) Bhakti Praja sudah mendapat penyertaan modal pertamanya. Dengan anggaran Rp 2 miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) perubahan Berau 2023 lalu.
Direktur Perusda Bhakti Praja, Sultan menyampaikan, penyertaan modal tersebut sudah sesuai dengan usulan pihaknya. Anggaran itu dipakai sebagai modal dasar Perusda Bhakti Praja.
Adapun sejak awal berdiri pada Februari 2023, Bhakti Praja tidak dalam kondisi diberi penyertaan modal awal. Meskipun setelah didirikan sudah menjalankan beberapa perencanaan awal yang dibuat tanpa modal.
Selain diperuntukkan untuk kantor dan fasilitasnya, modal tersebut tentu untuk menyempurnakan rencana bisnis dan mencoba menjalankannya satu per satu.
“Tentu kami butuh kantor dan fasilitasnya untuk administrasi. Jadi penyertaan modal itu yang dipakai selain untuk menjalankan usaha,” terangnya.
Sejauh ini, pihaknya juga tengah melengkapi struktur organisasi yang dibutuhkan. Supaya bisa berjalan, kata dia, tentu tidak hanya Direktur dan Dewan Pengawas (Dewas) saja. Melainkan turut menata sisi manajemen internal, guna kinerja dan target rencana bisnis yang sudah diberikan kepada pihaknya.
“Sekarang masih dalam proses dilengkapi. Kami matangkan perencanaan dalam usaha apa saja,” imbuhnya.
Dalam waktu dekat, pihaknya akan mengembangkan usaha di bidang perkebunan, yakni jual beli komoditas karet. Menyusul bisnis pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) yang lebih dulu berjalan. Selain itu juga ada rencana pengembangan di sektor perikanan.
“Kalau rencana bisnis ini jadi dan dikembangkan dalam rencana kerja, maka itulah yang kami jalankan,” kata Sultan.
“Untuk sementara belum ada target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pemkab Berau,” sambungnya.
Kepala Bagian (Kabag) Ekonomi Sekretariat Kabupaten (Setkab) Berau, Kamaruddin optimistis Perumda Bhakti Praja akan menyumbang PAD ke Pemkab Berau. Apalagi merupakan perusahaan tunggal yang fokus pada bisnis. Berbeda dengan perusda lain yang bergerak di bidang pelayanan, tidak dibebani dengan PAD besar.
"Soal PAD ini kami tidak bisa berandai-andai. Jadi kita lihat saja situasi dan kondisinya nanti akan seperti apa,” paparnya.
Memang diakuinya, saat ini pihaknya belum menetapkan target PAD yang perlu dicapai. Karena baru aktif kembali dan baru menerima penyertaan modal setelah hampir satu tahun berdiri.
Sebelum ada Perumda, beberapa MoU dengan pihak ketiga telah dilakukan dengan Pemkab Berau. Setelah Bhakti Praja aktif kembali, saat ini MoU sudah dialihkan langsung ke Bhakti Praja. Termasuk yang akan mengelola tambang pasir dan pengelolaan arus sungai di Kabupaten Berau.
