Pemkot Samarinda menggandeng Center for Climate and Urban Resilience (CeCUR) dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya untuk menata kawasan Sungai Karang Mumus (SKM). Tim tersebut sebelumnya mendesain kawasan belakang Pasar Segiri yang diapresiasi Wali Kota Samarinda Andi Harun.
SAMARINDA – Wali Kota Andi Harun meminta tim tersebut untuk melanjutkan pembuatan masterplan dari kawasan Pasar Segiri ke arah muara, sisi kiri-kanan.
Asisten II Sekkot Samarinda Sam Syaimun mengatakan, pemerintah meminta agar tim CeCUR dapat mendesain ulang bantaran SKM dari Pasar Segiri hingga muara. "Kami akan membuat kerja sama dengan CeCUR. Ini akan melibatkan berbagai pihak dari BWS hingga Pemprov Kaltim, serta masyarakat sebagai upaya kolaborasi," ujarnya, Jumat (2/2).
Dia menjelaskan, desain masterplan nantinya memiliki kedalaman sesuai kebutuhan masyarakat. Agar proyek tersebut bisa dilaksanakan, sehingga ke depan menjadi acuan ruang publik yang dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat.
“SKM kini mengalami degradasi akibat berkembangnya permukiman di sisi bantaran, bahkan sedimentasi yang berimbas ke banjir. Namun, di sisi lain masyarakat ke depan perlu ruang terbuka publik, makanya harapannya ketika proyek ini bisa direalisasikan, bangunan fisiknya bisa bertahan lama. Tentunya memberi manfaat bagi kepentingan warga," ucapnya.
Mengenai anggaran pembuatan masterplan, dirinya menyebut, akan menggunakan APBD dengan pola kerja sama swakelola dengan pihak Universitas 17 Agustus (Untag) 1945 Surabaya tersebut. Terpenting, tetap mengikuti ketentuan atau aturan yang berlaku.
Mengenai kebutuhan biaya sekitar Rp 6 miliar, namun tim akan mengusulkan ke wali kota untuk mendapat persetujuan. “Kami akan susun pola kerja samanya, termasuk penempatan anggaran. Targetnya paling lama akan dianggarkan melalui APBD Perubahan 2024," tandasnya.
Sebagai informasi, tahun ini Kota Tepian mendapat pendanaan dari internasional dalam proyek adaptation fund yang dilaksanakan CeCUR dari Untag 1945 Surabaya, bekerja sama dengan Queensland University of Technology (QUT) dan UN Habitat.
Proyek adaptation fund adalah program hibah dari dana adaptasi yang dikelola Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui kemitraan partnership. Program itu bertujuan meningkatkan kapasitas adaptasi masyarakat terhadap dampak perubahan iklim.
Pada proyek tersebut, tim membangun ruang publik berketahanan iklim. Didahului workshop melibatkan masyarakat, organisasi masyarakat sipil (CSO), komunitas, kelompok profesional, jurnalis, akademisi, serta pemerintah lokal untuk memberikan masukan dan saran tentang konsep ruang publik berketahanan iklim yang dianggap ideal.
Workshop itu menggunakan metode participatory planning dengan tools baru yang dikembangkan QUT. Metode ini memungkinkan masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam merancang ruang publik, sesuai kebutuhan dan harapan mereka. Selanjutnya diwujudkan dalam sketsa desain ruang publik secara digital menggunakan teknologi artificial intelligence (AI)-Midjourney. (kri/k16)
DENNY SAPUTRA
