----kirinya
Pelaksanaan Pemilu 2024 di Kaltim sukses bergulir, Rabu (14/2). Secara umum keamanan dan ketertiban pesta demokrasi di 10 kabupaten/kota dapat terjaga dengan baik. Kendati ada beberapa TPS rawan yang sempat jadi perhatian aparat keamanan, termasuk pemilih yang tak terakomodasi, hajat besar kemarin berlangsung kondusif. Itu diungkapkan Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik usai video conference monitoring bersama kabupaten/kota.
Dia pun mengapresiasi jajaran Polri dan TNI yang ikut mengawal pemilu dengan baik, sehingga ketenteraman dan ketertiban (trantib) terjaga di masyarakat. "Terkait dengan logistik juga terdistribusi dengan bagus. Itu merupakan kolaborasi, semua terlibat di dalamnya dengan dukungan personel. Secara umum kami masih menunggu hasil perhitungan yang sedang berlangsung (pasca pencoblosan)," kata Dirjen Otda Kemendagri RI tersebut.
Dia pun bersyukur cuaca bagus ketika pelaksanaan pemilu. Kendati ada yang diguyur hujan seperti Berau, tapi secara umum cuaca cukup bersahabat. Pemilu yang berjalan sukses diklaim bukti komitmen kuat dari semua pihak di daerah. "Membangun komunikasi dengan kepala daerah kabupaten/kota, serta penyelenggara (pemilu), sehingga hal-hal yang mungkin akan jadi persoalan bisa diantisipasi duluan," sambungnya.
Baca Juga: Walau Dipimpin Anak Presiden Jokowi, PSI Berat Lolos ke Senayan
Pada pelaksanaan Pemilu 2024 Kaltim ditarget Kemendagri untuk partisipasi mencapai 79,5 persen. Dia berharap keterlibatan masyarakat pada pemilu kali ini meningkatk dibanding sebelumnya. "Berdasarkan Pasal 343 Undang-Undang 7/2017, pemerintah itu tugasnya adalah memberikan dukungan. Dukungan data kependudukan, dukungan dana, dukungan trantib, dukungan partisipasi serta distribusi logistik dan personel. Kami berharap masing-masing daerah bisa memberikan laporan secara mendetail, yang nanti kami kompilasi dan sampaikan kepada pembuat undang-undang di Jakarta," pungkasnya.
Senada, Kapolda Kaltim Irjen Pol Drs Nanang Avianto menyebut, sejak pagi pihaknya sudah mendengarkan laporan dari rekan kapolres di kabupaten/kota. Dan dapat dipastikan keamanan secara umum bisa berjalan dengan baik. "Ada beberapa hal yang sempat muncul, terkait hak suara pekerja di IKN tapi bisa difasilitasi, sehingga bisa menggunakan hak pilihnya," terang dia.
Diklaim, partisipasi aktif Kaltim pada pemilu lalu adalah 75 persen. "Harapannya meningkatkan (tahun ini), dan berapa yang tidak ikut berpartisipasi juga dihitung. Tentu itu jadi evaluasi kami untuk mengetahui permasalahan dan memberikan solusi permanen. Sehingga partisipasi pemilu meningkat pada 2029 nanti. Lakukan koordinasi dengan KPU, diskusi dengan masyarakat untuk melihat permasalahan itu," harapnya.
Sementara Kajati Kaltim Hari Setiyono mengatakan, kajari di kabupaten/kota perlu melakukan tiga langkah pasca-pemilu. Di antaranya, potensi pidana pemilu, sehingga sinergis antara gakkumdu perlu lebih ditingkatkan lagi. Karena pasca-pemilu itu berpotensi adanya laporan pidana pemilu.
"Kedua adalah sengketa pemilu atau hasil. Itu pun kemungkinan berpotensi menjadi persoalan hukum. Walau pelaksana pemilu adalah KPU dan Bawaslu, tidak menutup kemungkinan pemerintah menjadi turut tergugat, sehingga kami mengharapkan Pak Kajari bekerja sama dengan daerah untuk di-back-up oleh jaksa pengacara negara," pintanya.
Ketiga adalah perbuatan melawan hukum yang kemungkinan diduga dilakukan penyelenggara pemilu terhadap hilangnya hak konstituen para pemilih. "Kalau tidak salah dari PPU, khususnya dari IKN, ada warga yang tidak bisa memilih. Nah, itu berpotensi untuk menjadikan perbuatan melawan hukum yang bisa terjadi gugatan perdata. Atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa. Karena itu, kami punya pengacara negara yang nantinya bisa berkolaborasi dengan biro hukum di pemerintahan kabupaten/kota," pungkasnya. (dwi/k16)
ASEP SAIFI
