Demokrasi sendiri merupakan akar dari oposisi. Menurut Irish Marion Young, dalam konteks demokrasi, setiap orang harus dapat menyatakan penolakannya terhadap keputusan yang telah diambil, dan harus bebas mengkritik dan mencoba mengubah kebijakan dan praktiknya. Hal ini dikonfirmasi oleh Firman Noor yang menyebutkan bahwa oposisi pada hakikatnya adalah konsekuensi dari adanya partisipasi rakyat dalam pemerintahan.
Dengan demikian, keberadaan oposisi merupakan sebuah keniscayaan dalam kehidupan demokrasi, mengingat pemerintahan demokratik ialah pemerintahan yang membuka keterlibatan khalayak yang luas. Intinya, oposisi selalu dibutuhkan agar demokrasi kita semakin sehat!
Setengah Hati
Lalu dari kelompok mana kita berharap oposisi yang tangguh? Oposisi yang punya prinsip, nilai, sekaligus konsistensi? PDI-P boleh menyebut dirinya punya sejarah panjang menjadi oposisi kekuasaan. Tapi sayang, PDI-P terkadang tidak konsisten dengan pilihan oposisinya. PDI-P seolah beroposisi hanya terhadap kekuasaan, tapi cenderung memiliki nilai yang sama dari kekuasaan yang dikritiknya. Padahal, oposisi itu harus ekuivalen antara kekuasaan dan nilai yang dijalankannya.
Oposisi yang tidak berbasis nilai, adalah oposisi yang hanya didasarkan oleh selera subjektif dan ketidaksukaan. Mentalitasnya tetap sama! Soal kenaikan BBM misalnya. Di masa SBY penuh dengan tangis seduh sedan, namun meminta dimaklumi ketika kenaikan BBM terjadi di masa Jokowi, presiden yang disokong penuh oleh PDI-P sendiri. Mereka cenderung bersikap “cherry picking”, menggunakan standar ganda dalam memaknai oposisi. Artinya, PDI-P masih sebatas memaknai oposisi terhadap kekuasaan, namun tidak pada nilai-nilai yang seharusnya diperjuangkan, siapa pun presidennya!
Meski tidak berharap banyak dari oposisi para elite politik, ruang untuk oposisi tetap terbuka bagi siapa saja, sepanjang dilakukan secara konsisten dan konsekuen. Jika PDI-P atau partai-partai parlemen lainnya serius dengan gagasan oposisi yang dilontarkannya, harusnya PDI-P dan lingkaran politiknya sudah sejak sekarang mesti bekerja mengoperasionalkan konsep oposisi dalam lapangan praktik. Setidaknya PDI-P secara bulat dapat mendorong upaya untuk mengaktifkan fungsi pengawasan parlemen terhadap jalannya pemerintahan.
Terutama diarahkan untuk berbagai macam sikap maupun keputusan-keputusan presiden yang dianggap tidak patut dan mencederai sistem demokrasi kita. Apakah dengan menggunakan hak interpelasi, hak angket, ataupun hak menyatakan pendapat yang dapat berujung pemakzulan terhadap presiden. Jika ini tidak serius dilakukan, artinya oposisi yang digaungkan PDI-P adalah oposisi setengah hati. Tidak lebih dari sekadar gertak sambal. Kita memang tidak bisa berharap banyak dari elite politik. Oleh karena itu, oposisi sejati memang selalu harus dilahirkan dari kampus dan kelompok masyarakat sipil. Dan itu yang harus kita persiapkan sedari sekarang. Sebab, pertarungan baru akan dimulai! (riz/k8)
