Sekretaris Komisi III DPRD Balikpapan H Kamaruddin Ibrahim SE mengemukakan pandangannya mengenai kerusakan Jalan Soekarno-Hatta hingga perbatasan Kota Balikpapan akibat gajian pipa gas yang merupakan proyek strategis nasional. Menurutnya, perbaikan jalan tersebut terbilang sulit dilakukan.
Faktanya, kerusakan jalan tersebut terjadi karena bekas pemasangan pipa gas oleh PGN. Hal lain yang memperparah kerusakan adalah jalan tersebut adalah milik Nasional. "Penanganan kerusakan jalan tersebut bisa dilakukan dengan cara menghentikan pemasangan pipa jaringan gas (jargas) oleh PGN. Seharusnya penghentian dilakukan oleh Pemerintah Kota sejak awal," ujar Kamaruddin Ibrahim.
Baca Juga: Tiga Terdakwa Bantah Mengambil Onderdil Alat Penyadap, Mengaku Hanya Bantu Mencarikan
Menurut Kamaruddin Ibrahim, DPRD Kota Balikpapan telah meminta kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan untuk menghentikan sementara pengerjaan pipa gas oleh PGN sampai jalan yang rusak diperbaiki terlebih dahulu. Pemkot Balikpapan pun sebenarnya sudah meminta PGN untuk menyelesaikan perbaikan jalan yang rusak akibat pengerjaan pemasangan pipa jargas sebelum kegiatan pemasangan dilanjutkan. Namun, permintaan tersebut tidak dilaksanakan oleh PGN.
"Namun, pada kenyataannya itu, proyek tersebut terus berjalan. Itu juga yang kami sayangkan," ujarnya Menurut Kamaruddin Ibrahim lagi, meskipun proyek pemasangan pipa jargas telah selesai, namun kerusakan yang terjadi di jalan tersebut sekarang menjadi beban tanggung jawab Pemerintah Kota Balikpapan. Ia juga menjelaskan bahwa kerusakan jalan yang menjadi tanggung jawab kota, padahal secara seharusnya jalan tersebut dipertanggungjawabkan oleh APBN karena statusnya adalah milik Nasional.
"Masyarakat juga tidak mempedulikan dan tidak mau tahu status jalan. Pokoknya kalau rusak di situ jadi tanggung jawab kota. Harusnya APBN yang turun di situ, Tapi 'kan ternyata nggak bisa. Akhirnya kota ini terbebani lagi oleh PGN," terangnya.
Kamaruddin Ibrahim menganggap terlambat jika DPRD Balikpapan mencoba mengambil tindakan dalam hal ini. Ia juga pesimis dengan kemampuan Pemerintah Pusat dalam membantu perbaikan jalan tersebut. "Menurut saya Pemerintah Pusat tidak dapat melakukan tindakan apapun terkait masalah ini karena jalan tersebut merupakan proyek Nasional, Paling ya kota juga yang terbebani, ” pungkasnya. (mel/ono/adv)
