Dua proyek tahun jamak di Kutai Timur senilai Rp 65 miliar diprediksi gagal tuntas. Keduanya yaitu pembangunan pasar modern dan Masjid At-Taubah di Sangatta Selatan yang jaraknya tidak berjauhan.
SANGATTA - Proyek pasar modern di bekas Lapangan Garuda Sangatta Selatan, serta pembangunan Masjid At-Taubah yang mulanya menjadi prioritas di awal 2023, diketahui belum ada progres setahun terakhir.
Hal itu kemudian ditanggapi Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman. "Persoalan pasar dan masjid itu dua hal yang nampaknya kita harus mendengarkan suara masyarakat di sana," kata Ardiansyah.
Ia menyebutkan bahwa pasar yang awalnya direncanakan untuk dipindahkan ke bekas Lapangan Garuda dan masjid dibangun di lokasi yang sama, bertentangan dengan keinginan warga sekitar. Atas kendala tersebut, mengakibatkan tidak adanya progres proyek senilai Rp 65 miliar itu. "Tapi ternyata di tengah jalan, pada awal kita mulai mau melaksanakan, masyarakat meminta tetap seperti semula," ujarnya.
Keadaan itu pun berdampak pada terjadinya pembengkakan nilai sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) 2023 di Kutim yang mencapai Rp 1,6 triliun.
"Dengan kondisi seperti ini, proyek tahun jamak ini akan kita keluarkan nantinya. Sudah barang tentu kan anggarannya balik ini, sebagai SiLPA atau apa nantinya," ungkapnya.
Namun, dirinya mengatakan akan tetap mengupayakan pembangunan masjid. Dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan meninjau kembali lokasi untuk melakukan tahapan perhitungan pembangunannya.
"Tetapi untuk masjid, dalam tahapan tertentu akan kita tindak lanjuti nantinya. Nanti tim TAPD kita perintahkan untuk melihat perkembangan mesjid," akunya.
Adapun untuk pasar karena memanfaatkan lokasi masjid sebelumnya, akan menunggu proses pembangunan Masjid At-Taubah yang baru. "Kalau masjid yang baru sudah jadi dan masjid lama dibongkar, nantinya pasar akan digeser ke lokasi masjid yang sekarang ini," tandasnya.
Sementara itu, Ketua Pansus LKPj Bupati, Hepni Armasyah, menegaskan bahwa proyek multiyears Masjid At-taubah dan Pasar Modern Sangatta Selatan yang gagal akan ditindaklanjuti secara tuntas di Komisi DPRD yang menangani.
Pihaknya tidak akan meninjau kembali ke dua proyek tahun jamak tersebut. "Untuk apa dikunjungi lagi, kalau memang jelas tidak ada progres, padahal sudah berjalan setahun," kata Hepni.
