Oleh :Muhammad Iqbal Siddiq
Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Seiring perkembangan zaman, negara ini telah mencapai pembangunan yang pesat dalam kehidupan nasional yang perlu diteruskan dengan dukungan pemerintah dan seluruh potensi masyarakat. Dalam pelaksanaan pemerintahan, negara memiliki kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyatnya, baik dalam bidang kesejahteraan, keamanan, pertahanan, maupun pendidikan. Hal ini sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial".
Pajak adalah sumber pendapatan negara yang sangat vital untuk pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemerintah menempatkan kewajiban perpajakan sebagai salah satu bentuk kewajiban negara yang berfungsi untuk membiayai pembangunan nasional guna mencapai tujuan negara. Peran penting dan strategis sektor perpajakan dalam penyelenggaraan pemerintah tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Rancangan APBN setiap tahunnya, yang menunjukkan peningkatan kontribusi pajak dari tahun ke tahun. Pajak adalah sumber utama pendapatan pemerintah, sehingga pemerintah menempatkan pajak sebagai representasi kewajiban negara dan salah satu cara untuk mendukung pembangunan nasional dalam rangka mencapai tujuan negara.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diterbitkan setiap tahun menunjukkan peran strategis sektor pajak dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tulisan ini berupaya untuk menganalisis bagaimana hukum pajak di Indonesia mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Dengan menggali data dan informasi terkait penerapan hukum pajak, serta dampaknya terhadap berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang hubungan antara kebijakan perpajakan dan kesejahteraan masyarakat. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi apakah hukum pajak yang berlaku telah berfungsi sesuai dengan tujuan utamanya, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara adil dan merata.
Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu serangkaian kegiatan yang melibatkan pengumpulan data dari sumber-sumber pustaka. Data dan informasi dikumpulkan dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, dan internet. Penelitian kepustakaan ini secara khusus terkait dengan objek penelitian atau hal-hal yang relevan dengan topik tersebut.
Pengaruh Pajak Terhadap Kesejahteraan Masyarakat
Hukum pajak di Indonesia memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan layanan publik. Oleh karena itu, analisis pengaruh hukum pajak terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia sangat relevan untuk memahami sejauh mana kebijakan perpajakan dapat meningkatkan kualitas hidup warga negara.
Melakukan pembayaran pajak merupakan salah satu perwujudan kewajiban serta peran dalam pembangunan nasional. Seperti perekonomian dalam rumah tangga atau keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara. Tanpa adanya pajak, sebagian besar kegiatan negara akan sulit untuk dilaksanakan. Penggunaan pajak mulai dari anggaran belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum, seperti: jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, dan kantor polisi dibiayai dari pajak.
Namun, sejauh ini peran pajak belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Salah satu contoh studi kasus yang dapat penulis berikan adalah penyelewengan pajak dalam proyek pembangunan jalan di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Akibat dari penyelewengan pajak tersebut, kualitas infrastruktur terganggu karena penggunaan material berkualitas rendah yang menyebabkan jalan cepat rusak dan berlubang, sehingga tidak layak pakai dan membahayakan pengguna jalan. Selain itu, dampaknya juga berpengaruh terhadap kerugian ekonomi pemerintah daerah dan masyarakat, di mana biaya tambahan diperlukan untuk memperbaiki kerusakan jalan yang seharusnya bisa dialokasikan untuk proyek lain.
Tidak diragukan lagi bahwa penyelewengan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia. Beberapa dampak yang dapat terjadi adalah sebagai berikut:
1) Pengurangan Kualitas Layanan Publik: Dana pajak yang disalahgunakan atau dialihkan dapat mengakibatkan pengurangan kualitas layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Masyarakat tidak mendapatkan manfaat maksimal dari pajak yang mereka bayarkan.
2) Kerugian Ekonomi: Penyelewengan pajak mengakibatkan kerugian ekonomi bagi negara dan masyarakat. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik dialihkan atau disalahgunakan, menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
3) Ketimpangan Sosial dan Ekonomi: Penyelewengan pajak dapat memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi antara kelompok masyarakat yang kaya dan miskin, karena penggunaan dana pajak yang tidak adil dan tidak merata.
Upaya Reformasi Pajak Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia
