Pelayanan publik diharuskan kembali lancar. Kehadiran Ombudsman Kaltim yang dipimpin Hadi Rahman di Tanaa Urip Kerimaan untuk mengedukasi dan diskusi di Balai Adat Ujoh Bilang, Rabu (3/7).
UJOH BILANG - Wakil Bupati Mahulu Yohanes Avun dan Sekkab Stephanus Madang turut hadir dan menyambut rombongan lembaga tersebut pada agenda bertajuk Peningkatan Akses Pelayanan Publik.
Pjs Kepala Perwakilan Ombudsman Kaltim Hadi Rahman menuturkan, kedatangan lembaganya merupakan agenda khusus dalam memiliki lebih jauh jangkauan ke daerah yang jarang menyampaikan aduan ke kantor.
Baca Juga: Dua Jamaah Haji Kubar Meninggal Dunia
Dalam kunjungan tersebut dirinya juga memperhatikan pelayanan publik Mahulu usai dilanda banjir beberapa waktu lalu. Empat dari 7 kampung yang rencana dikunjungi berakhir dengan laporan baik dalam distribusi bansos mulai dari bantuan pemprov, pemkab maupun perusahaan.
"Saat banjir itu, ada kampung-kampung yang punya respons cepat tidak hanya memikirkan penanganan banjir, tapi mitigasinya," ujarnya.
Komitmen kampung tersebut diapresiasi. Mulai dari evakuasi masyarakat berkebutuhan khusus, pemetaan evakuasi hingga penyediaan perahu karet untuk dipakai bila ada banjir di kemudian hari.
Dirinya juga menyarankan pelayanan BPBD Mahulu untuk dioptimalkan lagi, seperti penambahan layanan call center yang bisa dihubungi masyarakat 24 jam, agar bisa cepat tanggap terkait situasi terkini yang dihadapi masyarakat yang jauh dari pusat pemerintahan.
Selain itu, pria yang juga menjabat sebagai Kepala Perwakilan Ombudsman Kalsel itu menambahkan, pentingnya edukasi terkait simulasi banjir. Hal tersebut menjadi panduan nantinya karena masyarakat memiliki rasa kepanikan dan ketidaktahuan dalam menghadapi bencana sesuai prosedur yang benar.
"Jangan jadi simulasi riil, maka kalau dalam kondisi seperti ini orang-orang pada tahu melakukan apa, pada saat kapan. Karena waktu itu menentukan," tambahnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Mahulu Yohanes Avun menerangkan, kondisi Mahulu tidak sama dengan daerah lain. Namun meski begitu pemda telah berusaha maksimal dalam mempercepat pelayanan publik pasca banjir.
Kehadiran Ombudsman juga akan membantu pemda memperbaiki standar pelayanan OPD di lingkungannya, supaya semakin baik dalam tugas negara.
