Gambaran APBD 2025 Samarinda yang berkisar di angka Rp 4,9 triliun atau lebih rendah dari 2024 yang ditetapkan Rp 5,1 triliun. Kondisi ini membuat DPRD Samarinda memberi peringatan keras. Agar pemkot memastikan sumber-sumber pendapatan terutama yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA).
Hal ini diketahui dalam agenda kesepakatan bersama Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2025, antara eksekutif dan legislatif di ruang rapat paripurna DPRD Samarinda, Senin (22/7).
Baca Juga: Pemkot Balikpapan Gelar Vaksinasi Polio, Targetkan 93.767 Anak di 305 Posyandu
Bahwa diketahui dalam proyeksi batang tubuh APBD 2024, SiLPA yang diplot berkisar Rp 1,5 triliun. Nilai ini berasal dari prediksi pekerjaan fisik di 2023 yang tidak tuntas. Namun hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap APBD 2023, berhasil mengoreksi angka menjadi hanya Rp 500 miliar (audited).
Dikonfirmasi hal ini, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Samarinda Hermanus Barus mengungkap dalam komponen SiLPA APBD 2024, terdapat kesalahan penaruhan.
Yakni dana transfer yang berbentuk treasury deposit facility (TDF) sekitar Rp 750 miliar. “Seharusnya TDF ini menjadi pendapatan di 2024, dengan nilai sekitar Rp 750 miliar,” ucapnya.
Sehingga, jika TDF 2024 ini ditambah dengan SiLPA audited 2024 Rp 500 miliar, jumlahnya berkisar di angka Rp 1,3 triliun. Sehingga selisihnya Rp 200 miliar, membuat pemkot rasionalisasi APBD 2025. “Ini tentu berdampak pada belanja tahun depan kepada pemkot dan OPD-OPD secara kesuluruhan,” singkatnya.
Sementara terkait proyeksi APBD 2025, Ketua Komisi III DPRD Samarinda Angkasa Jaya Djoerani menegaskan APBD mengalami penurunan. Karena pendapatan daerah diproyeksi Rp 4,4 miliar, maka untuk memenuhi itu, SiLPA tahun depan diplot Rp 500 miliar. “Rasionalisasi untuk menciptakan keseimbangan antara potensi pendapatan dan belanja di tahun depan,” ucapnya, Selasa (23/7).
Dia menjelaskan dalam perencanaan APBD tidak ada defisit, tetapi SiLPA ini akan menjadi faktor kalau salah perhitungan. Misalnya sisa belanja 2024, tidak mencukup Rp 500 miliar, maka yang bisa menjadi penyeimbang, bisa berasal dari kelebihan pendapatan.
“Makanya dalam pembacaan pandangan, kami warning. Agar hati-hati. Benarkah nilai SiLPA itu bisa didapatkan sumbernya secara pasti? Kalau tidak, kan bisa defisit,” jelasnya.
Dia meminta pemkot menyikapi dengan tegas kondisi keuangan ini, karena berkaca dari beberapa tahun lalu, ketika APBD pemkot berada di angka Rp 3,5 triliun, pemkot memplot SiLPA senilai Rp 500 miliar. Tetapi kini ketika angka APBD berkisar mencapai Rp 5 triliun, kenapa SiLPA yang dipasang juga sama.
“Dalam beberapa kali pembahasan anggaran pihak pemkot mengaku siap. Tetapi kami ingatkan, jangan sampai mencatat SiLPA Rp 500 miliar, namun hanya mendapat Rp 200 miliar, maka ada potensi defisit Rp 300 miliar. Tentu ini beresiko,” tegasnya.
Dia juga mengkritisi terkait dana hibah, agar ketika APBD 2025 dirasionalisasi, maka dana hibah-nya juga disesuaikan. Dia menyebut tercatat dana hibah di 2025 mencapai Rp 200 miliar. “Hibah ini ini seperti hadiah kepada pihak tertentu. Kalau defisit, masa bagi-bagi duit,” singkatnya.
Dia juga mengingatkan ada beberapa proyek yang harus menjadi fokus untuk diselesaikan seperti Teras Samarinda, terowongan Samarinda yang perlu diperhatikan kebutuhan pembiayaan. Karena di 2025 mendatang tentu masih perlu anggaran untuk bisa menyelesaikannya.
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Sumber: Kaltim Post
