Seiring pertumbuhan penduduk di Kota Samarinda kian membuat ruang-ruang jalanan semakin berkurang. Sebab semakin banyak mayarakat yang memiliki kendaraan pribadi. Di satu sisi minat menggunakan angkutan umum semakin terkikis setiap tahunnya, lantaran kurang memberi kenyamanan.
Namun sejak dicanangkan pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kaltim, Samarinda sebagai kota satelitnya didorong untuk menyediakan transportasi umum berbasis modern. Sebab diperkirakan ledakan penduduk bisa saja terjadi sehingga kebutuhan akan penyediaan transportasi umum bakal semakin tinggi.
Baca Juga: Dukung Penataan Tepian Mahakam lewat Integrasi Transportasi Modern, Dishub Dorong Penyiapan BRT
Saat ini Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda telah memiliki kajian untuk penyediaan transportasi massal berbentuk Bus Rapid Transit (BRT), layaknya bus TransJakarta. Meski belum bisa diwujudkan tahun ini, setidaknya sejak tahun lalu kajian itu sudah ada dan tengah menjadi pembahasan serius oleh Pemkot Samarinda.
Rencana ini pun mendapat tanggapan beragam dari masyarakat, salah satunya dari Silo (24). Sebagai mahasiswa yang juga memiliki pekerjaan sampingan, ia sangat menanti tersedianya transportasi umum berbasis modern. Meski terkesan sedikit terlambat lantaran sudah ada transportasi online, namun hal ini bisa menjadi opsi untuk membawa perubahan baru.
“Kalau bisa jadi solusi mengurangi kemacetan Samarinda, kenapa enggak,” ungkapnya. Namun dirinya meminta agar ke depannya juga tersedia halte atau tempat menunggu yang bersih dan teduh. Sehingga pengguna transportasi umum juga merasa nyaman, tidak seperti halte-halte yang ada saat ini yang sangat jauh dari kata layak.
“Dan bus itu wajib AC sama pembayarannya bisa cashless kaya NFC di toll biar lebih keren,” tegasnya. Ungkapan yang tidak jauh berbeda diungkapkan oleh karyawan swasta Pratama (36). Dirinya mengaku tak keberatan jika harus beralih menggunakan angkutan massal, dengan fasilitas drop penumpang yang memadai.
“Kalau bisa dipinggir jalan besar dan jangan sampai melebih kapasitas jadi tetap membuat nyaman. Mungkin sekelas mini bus lebih baik biar lebih lenggang,” tuturnya. Sebelumnya dijelaskan Dishub Samarinda saat ini menyiapkan dua skema untuk pengoperasian BRT. Pertama skema investasi pemerintah memerlukan anggaran sedikitnya Rp 101 miliar untuk penyediaan bus listrik dan bus konvensional Rp 60 miliar.
Skema kedua yaitu buy the service (BTS) sehingga memungkinkan pemerintah hanya membeli layanan dari penyedia jasa layanan angkutan massal. Untuk pembelian layanan bus listrik setidaknya memerlukan biaya Rp 34 miliar sedangkan bus konvensional sebesar Rp 28 miliar.
“Nantinya juga akan disiapkan tujuh trayek utama yang sudah disusun termasuk enam trayek feeder kepada perwakilan kecamatan,” ungkap Kepala Dishub Kota Samarinda Hotmarulitua Manalu.
Dirinya juga menjelaskan konektivitas antara pada trayek utama yaitu bus yang beroperasi di jalan utama sedangkan trayek feeder ini akan menggunakan moda kendaraan yang lebih kecil, menjangkau kawasan permukiman.
“Nantinya hal ini akan disosialisasikan dari tingkat kecamatan, kelurahan hingga RT agar penggunaan transportasi massal ini lebih familiar di masyarakat,” pungkasnya. (hun/nha)
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Sumber: sapos.co.id
