Kekecewaan mendalam dirasakan sejumlah pelajar dan mahasiswa di Kaltim setelah pengumuman dari Badan Pengelola Beasiswa Kaltim Tuntas (BP-BKT) pada Jumat (14/9). Ya, akibat anggaran yang turun, jumlah penerima juga terpangkas jauh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan ini mulai terasa sejak program Beasiswa Kaltim Tuntas (BKT) dijalankan pada masa gubernur Isran Noor pada 2020.
Anggaran yang terbatas menjadi alasan utama penurunan jumlah penerima. Ketua BP-BKT, Iman Hidayat menjelaskan bahwa penurunan anggaran berdampak langsung pada kuota penerima beasiswa. Padahal Kaltim masih memiliki APBD yang cukup besar. APBD Kaltim tahun 2024 tercatat sebesar Rp 22,19 triliun, sedikit menurun dari Rp 25,3 triliun pada 2023.
Iman menekankan bahwa indeks prestasi komulatif (IPK) bukanlah satu-satunya faktor penentu kelayakan beasiswa. “Meskipun IPK tinggi, jika akreditasi program studi dan perguruan tinggi rendah, skornya akan terpengaruh,” jelasnya. Selain itu, penurunan anggaran dari Rp 500 miliar di era gubernur Isran Noor menjadi hanya Rp 220 miliar di bawah Pj Gubernur Akmal Malik, semakin memperparah situasi.
Anggota DPRD Kaltim Selamat Ari Wibowo menyatakan kekecewaannya terhadap pemangkasan ini. “Anggaran pendidikan harus diprioritaskan, terutama untuk membantu masyarakat kurang mampu dan berprestasi. Seharusnya, anggaran tidak dipotong, malah sebaiknya ditambah,” ucap politisi PKB yang baru dilantik awal bulan lalu sebagai anggota DPRD Samarinda. Ia juga menegaskan bahwa DPRD akan mengevaluasi anggaran ini, meskipun Alat Kelengkapan Dewan (AKD) belum terbentuk.
Sementara itu, akademisi dan pengamat ekonomi dari Universitas Mulawarman (Unmul), Purwadi,menyarankan agar proses seleksi penerima beasiswa diperketat dengan verifikasi faktual. Menurutnya, verifikasi independen yang bebas dari kepentingan politik sangat penting untuk memastikan bahwa penerima beasiswa benar-benar layak. “Verifikasi harus dilakukan secara mendalam agar tidak ada isu titipan,” tegasnya.
Purwadi menekankan pentingnya beasiswa bagi peningkatan taraf hidup keluarga tidak mampu. Pendidikan yang baik akan membentuk sumber daya manusia yang unggul, yang nantinya dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pembayaran pajak. “Pendidikan adalah kunci utama untuk menciptakan masyarakat yang produktif dan mandiri,” pungkasnya.
Keluhan disampaikan salah satu orangtua mahasiswa. Santosa begitu kecewa. Putrinya yang menempuh pendidikan di Jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Mulawarman (Unmul) tidak termasuk penerima Beasiswa Kaltim Tuntas (BKT) tahun ini. Padahal dari uang itu, Santosa sangat berharap mampu meringankan bebannya. Sebagai pensiunan golongan rendah, Santosa sangat terbantu dengan program itu. Maklum, Santosa yang tinggal di Balikpapan, sehingga harus mengeluarkan anggaran lebih untuk biaya kos putrinya di Samarinda.
Kekecewaan Santosa memang beralasan. Dengan Indeks Prestasi Komulatif (IPK) yang mencapai 3,8, Santosa dan putrinya itu sudah sangat yakin menerima program bantuan belajar pemerintah provinsi tersebut.
“Dengan IPK 3,8, anakku dinyatakan tidak lolos seleksi karena dianggap nilai skoringnya di bawah standar,” kata Santosa menyampaikan keluhan kepada awak Samarinda Pos.
Putri Santosa tentu tidak sendiri. Dipastikan banyak mahasiswa Kaltim yang kecewa. Maklum, anggaran beasiswa tahun ini memang terpangkas banyak. Ya, kekecewaan dirasakan oleh sejumlah mahasiswa Kaltim yang gagal mendapatkan BKT tahun ini. Padahal program ini telah berjalan sejak masa gubernur Isran Noor pada 2020. Banyak mahasiswa dengan IPK di atas 3,8 pun tidak lolos seleksi beasiswa ini. Hal ini memicu keluhan di berbagai media sosial.
Tahun ini anggaran APBD murni untuk beasiswa hanya sebesar Rp 200 miliar, atau sekitar 40 persen dari anggaran tahun sebelumnya. Pada APBD perubahan, hanya ditambahkan Rp 20 miliar, sehingga total anggaran beasiswa menjadi Rp 220 miliar, atau hanya 46 persen dari anggaran tahun lalu. Total penerima beasiswa pun berkurang, dengan sekitar 47 ribu mahasiswa menjadi penerima, diprioritaskan untuk masyarakat miskin sebanyak 20 ribu orang.
“Dari total anggaran itu, hanya Rp 12 miliar yang dialokasikan untuk Beasiswa Kaltim Tuntas. Sementara sisanya digunakan untuk mahasiswa yang kuliah di Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) di Kukar,” ungkap Iman, pimpinan BP-BKT.
Iman menegaskan, pihaknya hanya bertugas melakukan seleksi berdasarkan skoring, sementara kebijakan anggaran sepenuhnya berada di tangan pemerintah provinsi.
“Efek dari pemangkasan anggaran ini adalah berkurangnya jumlah penerima beasiswa. Kasihan mereka yang sudah berusaha keras dan sangat berharap untuk mendapatkan bantuan kuliah. Bagi yang lolos, selamat. Bagi yang belum, terus semangat dan jangan berkecil hati,” pesannya. (mrf/nha)
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Sumber: sapos.co.id
