Kalimantan Timur menorehkan prestasi membanggakan sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang berhasil menerapkan program SP4N-LAPOR! hingga ke tingkat desa.
Dalam sebuah upaya untuk memperkuat partisipasi masyarakat, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim telah menjadikan program ini sebagai saluran pengaduan resmi yang efektif.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim, Muhammad Faisal, mengungkapkan hal ini dalam Rapat Kerja dan Monitoring pelaksanaan SP4N-LAPOR! yang diadakan di Grand Jatra Hotel, Balikpapan, pada 8 Oktober 2024.
"Kita satu-satunya provinsi di Indonesia, bahkan di Asia, yang sudah bisa menghasilkan dana karbon dari Bank Dunia," ujarnya bangga.
Keberhasilan ini berakar dari komitmen Kalimantan Timur dalam pengurangan emisi karbon, yang mengantarkan provinsi ini mendapatkan dana dari Bank Dunia. Dana tersebut digunakan untuk program Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund (FCPF-CF), termasuk sosialisasi SP4N-LAPOR! di desa-desa.
Dalam setahun, tim SP4N-LAPOR! berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk menjangkau masyarakat secara langsung.
"Kami terus mempromosikan SP4N-LAPOR! ke desa-desa, berinteraksi langsung dengan masyarakat," tegas Faisal.
Ia menambahkan bahwa dari sekitar 1.000 desa di Kaltim, 400 di antaranya berfungsi sebagai penghasil emisi karbon, yang telah berhasil mengumpulkan dana mencapai 30 juta USD.
Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran aktif masyarakat dalam menjaga hutan dan lingkungan, yang terfasilitasi melalui platform pengaduan SP4N-LAPOR!.
Dengan pendekatan ini, pemerintah Kalimantan Timur berupaya tidak hanya untuk mendengarkan keluhan masyarakat, tetapi juga untuk memberdayakan mereka agar terlibat dalam pelestarian lingkungan.
SP4N-LAPOR! menjadi lebih dari sekadar saluran pengaduan; program ini mengintegrasikan pengelolaan informasi yang efisien, sehingga masyarakat tidak merasa terbebani oleh informasi yang berlebihan.
Dengan semangat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, Kalimantan Timur menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan yang baik dapat sejalan dengan peningkatan kualitas hidup.
Inisiatif ini merupakan langkah nyata dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif dan partisipatif, sekaligus menjadi contoh bagi provinsi lain di Indonesia untuk mengembangkan saluran pengaduan yang efektif dan berbasis masyarakat.
Kaltim kini menjadi pelopor, tidak hanya dalam pengelolaan pengaduan masyarakat, tetapi juga dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan melalui dana karbon.(adv)
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Sumber: prokal.co
