Prokal.co, SAMARINDA - Empat pimpinan DPRD Kaltim masa jabatan 2024-2029 resmi dilantik dan mengucapkan sumpah janji pada Rapat Paripurna ke-4 di Gedung DPRD Kaltim Karang Paci Samarinda, Kamis 10 Oktober 2024.
Komposisi pimpinan DPRD Kaltim kali ini mencatatkan sejarah karena diisi oleh dua perempuan, yaitu Ananda Emira Moeis sebagai Wakil Ketua II dari PDI Perjuangan dan Hj Yenni Eviliana sebagai Wakil Ketua III dari PKB.
Pelantikan dan pengucapan sumpah atau janji jabatan itu oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda H Helminizami selain kepada dua perempuan tersebut juga bersama Hasanuddin Mas'ud sebagai Ketua DPRD Kaltim dari Golkar Ekti Imanuel sebagai Wakil Ketua I dari Gerindra.
Ananda mengucapkan rasa syukur atas amanah yang diberikan. Ia pun mengajak seluruh masyarakat berkontribusi dan berdedikasi dalam pembangunan daerah tanpa memandang gender.
Dengan ada dua perempuan pada pimpinan DPRD Kaltim, Ananda optimis pemberdayaan perempuan dalam dunia politik di Kaltim yang berjalan semakin baik.
“Hari ini, kehadiran perempuan dalam unsur pimpinan DPRD Kaltim menunjukkan kemajuan yang signifikan. Ini adalah momen bersejarah bagi Kalimantan Timur,” kata Ananda.
Saat ini, perempuan untuk terlibat di dunia politik semakin terbuka lebar peluangnya, dengan kebijakan kuota keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pemilihan legislatif.
“Setiap pemilu legislatif selalu ada kuota keterwakilan perempuan, minimal 30%. Menurut saya, ini sudah memberikan kesempatan yang cukup besar. Kini tinggal bagaimana kita memanfaatkannya untuk bekerja keras dan berkontribusi bagi masyarakat,” tambahnya.
Ananda juga menekankan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat.
Sementara itu, Pj Gubernur Akmal Malik menyampaikan selamat dan apresiasi atas pengambilan sumpah janji kepada pimpinan DPRD Provinsi Kaltim.
"Amanah yang diemban ini hendaknya dilaksanakan penuh tanggung jawab, integritas dan keikhlasan demi kesejahteraan masyarakat," katanya.
Pengambilan sumpah janji menandakan babak baru dalam perjalanan demokrasi dan pemerintahan di Kalimantan Timur.
Lembaga legislatif (DPRD) memiliki peran sangat penting sebagai mitra strategis pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan agar tepat sasaran, transparan dan berkeadilan.
Sinergi dan kerja sama yang solid DPRD dan Pemerintah Provinsi Kaltim sangat diperlukan dalam menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan.
