TENGGARONG – Pemenuhan pelayanan kesehatan yang merata terus menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar). Di tahun 2025 ini, komitmen tersebut diperkuat dengan BPJS Kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Baca Juga: Kemenag Kukar Sambut Baik Penurunan Biaya Ibadah Haji, Pastikan Optimalisasi Pelayanan
Diungkapkan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kukar Ika Irawati. Tahun ini anggaran JKN di Kukar diproyeksikan mencapai Rp69,7 Miliar. Mengingat per 1 Desember 2024, sudah ada 143.925 jiwa di Kukar telah terdaftar sebagai peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja/Peserta Mandiri (BP).
Serta pertumbuhan peserta rata-rata 2.433 jiwa per bulan. Di akhir tahun 2025 nanti, diproyeksikan jumlahnya meningkat hingga 161.925 jiwa. Untuk itu, peningkatan anggaran yang signifikan diperlukan untuk mengoptimalkan layanan kesehatan.
“Kami di BPJS Kesehatan bersama Pemkab Kukar terus berkomitmen untuk memastikan pelaksanaan JKN yang merata, inklusif, dan berkualitas bagi seluruh warga,” ungkapnya, Kamis (9/1).
Lanjut Ika, nantinya anggaran ini akan diusulkan untuk dialokasikan melalui APBD Kukar. Pun nantinya dana ini akan difokuskan kepada pembiayaan kelompok PBPU dan BP, yang menjadi mayoritas peserta mandiri di Kukar.
“Proyeksi ini menjadi tantangan besar sekaligus peluang untuk memperkuat sistem kesehatan di Kukar. Kami optimis, dengan dukungan semua pihak, layanan kesehatan yang inklusif dapat diwujudkan,” pungkas Ika Irawati.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono mengatakan bahwa keperluan ini akan diakomodir oleh Pemkab Kukar. Saat ini sendiri Tim APBD telah menganggarkan biaya sesuai data yang ada. Dan kedepan, melibatkan OPD terkait bersama dunia swasta akan dilakukan sinkronisasi dan optimalisasi pendataan.
Ia pun menegaskan bahwasanya Pemkab Kukar berkomitmen dalam memenuhi jaminan dan pelayanan kesehatan yang merata bagi masyarakat. Dimana secara nasional, Universal Health Coverage (UHC) Kukar sudah mencapai target sebesar 98,18 persen, melampaui target presiden di 2024 di 98 persen.
“Kita di Kukar juga mendapat penghargaan dari 33 provinsi dan 446 kabupaten/kota se-Indonesia karena dukungan kami terhadap JKN. Juga tertuang di visi misi Kukar Idaman, pemenuhan pembiayaan ini pasti akan menjadi perhatian kami,” tutup Sunggono. (moe)
