Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud memiliki wacana untuk membangun jalan layang atau semacam coastal road yang terhubung dari Jembatan 1 Samarinda menuju Jalan Kapten Soedjono atau Jembatan Achmad Amins (Eks Jembatan Mahkota 2).
Jalan baru ini disebut akan mengurai kemacetan yang terjadi di Jalan Otto Iskandardinata dan kawasan Selili. Rudy menginginkan di sepanjang jalur itu adanya jalan di atas air untuk bisa masyarakat jogging dan UMKM juga akan diadakan di lintasan tersebut. “Di situ dan bisa jadi ikon Samarinda lah begitu,” ucap Kepala PUPR Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda.
Aji, sapaannya, menjelaskan dari keinginan Gubernur ini, pihaknya akan menindaklanjuti dengan studi kelayakan dan desain. Kemudian, nantinya akan diputuskan jadi atau tidak. Proyek ini direncanakan akan dimulai pada 2027 mendatang setelah semua hasil kajian selesai.
Adapun ketinggian jalan dari permukaan air belum bisa dipastikan berapa meter. “Yang jelas di bawah jalan itu tidak bisa dilewati kapal besar, paling perahu kecil begitu yang bisa lewat di bawah karena kan itu di pinggir sungai,” ungkapnya. Kemudian untuk panjang jalannya, pihaknya menuturkan dari kawasan Selili menuju Mahkota akan dibangun kurang lebih sepanjang 3 km.
Menanggapi isu ini, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi mengatakan pihaknya mengapresiasi semangat pembangunan yang ditunjukkan oleh Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, melalui rencana pembangunan tol coastal road di sepanjang Sungai Mahakam. Begitu juga oleh Wali Kota Samarinda, Andi Harun, lewat proyek terowongan yang kini hampir selesai pembangunannya.
Menurut Reza, sapaannya keduanya adalah bentuk nyata dari semangat inovasi dan keberanian untuk membawa wajah baru bagi daerah.
Adapun terkait Coastal road, jika dirancang dengan matang, bisa menjadi ikon baru konektivitas Kaltim. Sementara itu, pembangunan terowongan di Samarinda adalah lompatan teknologi yang patut diapresiasi karena mengurai persoalan lalu lintas perkotaan yang sudah menahun.
“Namun di sisi lain, kami juga perlu menyampaikan bahwa Kaltim masih memiliki pekerjaan rumah yang sangat besar, khususnya terkait infrastruktur jalan provinsi yang kondisinya belum merata dan memerlukan perhatian serius,” ujarnya.
Menurutnya masih banyak ruas jalan provinsi di daerah pedalaman, pesisir, dan perbatasan yang rusak dan membutuhkan anggaran besar untuk perbaikan maupun peningkatan kualitas. Jalan-jalan inilah yang menjadi urat nadi ekonomi masyarakat, penghubung antar kecamatan, serta akses utama menuju pusat layanan kesehatan dan pendidikan.
“Karena itu, kami mendorong agar rencana pembangunan berskala besar seperti coastal road juga diimbangi dengan pemetaan skala prioritas pembangunan berbasis kebutuhan riil masyarakat di daerah. Jangan sampai pembangunan yang bersifat monumental justru mengalihkan fokus dari kebutuhan dasar yang lebih mendesak,” tegasnya.
Pihaknya pun menurut Reza mendukung rencana strategis Pemprov Kaltim. Namun pihaknya juga berharap agar orientasi pembangunan tidak bergeser terlalu jauh dari prinsip keadilan wilayah. Infrastruktur yang membumi dan merata akan lebih terasa manfaatnya bagi rakyat banyak.
“Kami siap mengawal proses ini agar setiap program pembangunan tetap berpihak pada rakyat, berimbang antara visi besar dan kebutuhan dasar. Karena pada akhirnya, tujuan utama dari pembangunan adalah menghadirkan kemudahan dan keadilan bagi seluruh masyarakat Kaltim,” pungkasnya. (adv/diskominfo/i)
