SANGATTA - Keresahan kepala desa (kades) di Kutai Timur (Kutim) akibat kosongnya uang kas desa dari dampak lambatnya pencairan anggaran, terus diredam. Dalam upaya menuntut kesejahteraan, sejumlah kades dari total 399 desa saat datang ke Kantor Bupati Kutim, Senin (7/1) meminta dengan sangat agar ADD dapat dicairkan.
Sekitar 150 kades yang hadir akhirnya diminta membuat surat kesepakatan. Intinya, Pemkab Kutim selaku penganggar keuangan segera mencairkan alokasi dana desa (ADD) yang tertunda tahun lalu maupun ADD tahap akhir 2017 yang belum cair, supaya dibayar awal Februari.
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kutim Irawansyah menegaskan, pencarian ADD tersebut disetujui terealisasi pada pekan akhir Februari. Tujuannya, supaya tidak terlalu berharap dan pemkab mengupayakan lebih lekas.
Dalam kesepakatan itu pula, tim Pemkab Kutim yang diketuai Bupati Kutim Ismunandar, berikut Wakil Bupati (Wabup) Kasmidi Bulang, Sekkab Irawansyah, dan Kepala Bapenda Musyaffa, membubuhkan tanda tangan pada surat kesepakatan. Selanjutnya, Pemkab Kutim meminta kades tidak menutup pelayanan di desa masing-masing.
Sebab, sebelumnya diketahui, beberapa desa menutup Kantor Pemerintah Desa karena ADD yang belum cair sehingga tak ada uang kas untuk operasional kerja. Penutupan dimulai awal 2019. Beberapa kades yang menutup kantor tersebut tak hadir dalam pertemuan kemarin.
Wabup Kasmidi menegaskan, kades adalah kepanjangan tangan pemkab di desa. Jadi, jangan sampai mogok pelayanan, karena hal itu tak layak. Diharap bisa mengupayakan melayani sepenuh hati dan berkoordinasi yang baik bila ada hal yang kurang mendapat perhatian khusus.
“Pak Bupati juga memberi ketegasan, kami akan menindak kantor desa yang menutup pelayanan. Pemerintah harus bekerja sama melayani masyarakat,” tegasnya. (mon/san/k16)
Editor : octa-Octa