BALIKPAPAN–Panggung Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 sudah disiapkan. Masa tenang berakhir hari ini (16/4). Jika melihat daftar pemilih tetap yang tercatat, ada 2,3 juta lebih warga Kaltim yang bakal berpartisipasi. Membuka lima lembar surat suara. Dari pemilihan presiden (pilpres), DPD, DPR RI, DPRD provinsi, hingga DPRD kabupaten/kota. Lalu mencoblosnya.
Menengok ke Pilpres 2014 di Kaltim lalu, ketika itu dimenangkan Joko Widodo yang berpasangan dengan Jusuf Kalla. Jokowi mengantongi 1.190.156 (63,38 persen) suara. Sementara Prabowo Subianto–Hatta Rajasa memperoleh 687.734 (36,62 persen). Dengan total suara sah saat itu sebanyak 1.877.890.
“Meski saat pileg (pemilihan legislatif) sebelumnya, Golkar sebagai partai pengusung Prabowo unggul dalam perolehan kursi di parlemen. Baik provinsi maupun sejumlah kabupaten/kota di Kaltim,” kata Pengamat Politik dari Universitas Mulawarman (Unmul), Samarinda, Lutfi Wahyudi, kemarin (15/4).
Data yang dihimpun Kaltim Post dari hasil Pemilu 2014 di Kaltim, Golkar yang merupakan pengusung Jokowi menguasai delapan kabupaten/kota. Hanya di Kutai Barat, pemilu dimenangi oleh PDI Perjuangan, yang juga partai pengusung Jokowi-Ma’ruf Amin. Sedangkan Mahakam Ulu saat itu belum melaksanakan pileg.
Dari perolehan koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin saat ini jika melihat hasil Pileg 2014, pasangan ini lebih unggul. Golkar saat itu mengantongi 362.150 suara. Disusul PDI Perjuangan 250.886 suara, Hanura 112.600 suara, PKPI 21.322 suara, PKB 77.911 suara, PPP 92.128 suara, PBB 41.621 suara, dan NasDem 105.056 suara.
Sementara untuk koalisi pasangan Prabowo-Sandiaga Uno yakni Gerinda 160.930 suara, Demokrat 121.817 suara, PAN 101.221 suara, dan PKS 124. 500 suara. “Kemudian situasi berbeda ditampilkan dalam hasil Pilgub (Pemilihan Gubernur) Kaltim 2018 yang menghasilkan Isran Noor sebagai gubernur terpilih,” ujar Lutfi.
Menurut dia, kemenangan Isran Noor lebih dipengaruhi oleh pasangannya, Hadi Mulyadi. Yang berasal dari PKS dengan basis pemilih pasti yang loyal terhadap partai. Isran saat itu hanya perlu mencari suara tambahan. Hal ini akan berlaku sama dengan Pilpres 2019. “Antara partai pengusung Isran-Hadi dengan Prabowo-Sandi ini linier,” ujarnya.
Apalagi dengan adanya tambahan dari Demokrat, menurut dia, akan berpengaruh terhadap tambahan suara, meskipun diasumsikan sedikit. Sementara untuk Jokowi, kondisinya serupa, masing-masing calon akan mendapatkan suara sesuai dengan koalisinya. “Tapi perlu diingat. Tak semua pemilih yang memilih caleg dari parpol tertentu, linier dengan memilih capres yang didukung parpol tersebut,” ujarnya.
Itu akan menyingkirkan asumsi. Jika semakin besar koalisinya, maka semakin besar pula suara yang akan diperoleh calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Khusus Benua Etam, Lutfi menyebutnya sebagai “the big village”. Di mana masih kental unsur kekeluargaan jika menyangkut pencalegan. “Ada keterikatan khusus. Faktor memilih karena keluarga, kekerabatan, saudara atau pertemanan masih sangat kuat,” sebutnya.
Sementara hal tersebut tak terjadi pada memilih pemimpin negara. Lompatan pemikiran menyangkut ketokohan akan memainkan peran besar. Itu akan dinilai secara profesional dan pribadi dari masing-masing pemilih. Sehingga meskipun seseorang sebelumnya memilih Isran-Hadi, belum bisa dipastikan akan memilih Prabowo-Sandiaga Uno. “Jadi bergantung pada bagaimana masyarakat menyerap tokoh tersebut. Yang akan menjadi presiden mereka,” ujarnya.
Peran tim sukses dan relawan disebut mampu memberikan transformasi tersebut. Misal dengan menghadirkan tokoh-tokoh penting dan punya pengaruh di Kaltim. Door to door memberikan pemahaman mengenai capres dan cawapresnya, hingga mampu meyakinkan masyarakat untuk memilihnya. “Harus melahirkan pandangan terhadap siapa yang mampu memimpin negeri ini,” katanya.
Kepala daerah di kabupaten/kota di Kaltim juga disebut memiliki efek terhadap perubahan skenario dalam Pemilu 2019. Tercatat dari 10 bupati dan wali kota, tujuh di antaranya berasal dari partai politik. Sementara satu nonpartai dan dua merupakan koalisi. “Tapi apakah dalam perjalanannya, pemilih masih satu frekuensi dengan kepala daerah yang dipilihnya,” ujarnya.
Ini, lanjut dia, bergantung pada sebaik mana kepala daerah punya kemampuan konsisten dalam memimpin daerahnya. Jangan sampai menimbulkan hal yang justru kontraproduktif dengan janji-janji sebelum pemilu. Terutama yang bisa menyebabkan sorotan negatif dari warga. “Seperti yang terjadi pada Ridwan Kamil (gubernur Jawa Barat),” sebutnya.
Di Kaltim, ketokohan Isran Noor juga sempat menimbulkan reaksi. Ketika beberapa kali menanggapi isu mengenai tambang dan pabrik semen. Namun, situasi ini bisa diredam oleh Hadi Mulyadi saat berhadapan dengan massa demonstrasi jilid II di depan Kantor Gubernur Kaltim. “Jadi apakah sikap tersebut bisa memengaruhi pemilih, bisa saja terjadi,” ucapnya.
Hal yang sama diungkapkan dosen Fakultas Ekonomi Unmul, Purwadi menilai ada duplikasi cara pandang masyarakat di Jakarta dengan Kaltim. Hasil pileg tak akan selalu sejalan dengan hasil pilpres. “Ini lebih kepada faktor ketokohan,” katanya.
Namun, Pilgub DKI Jakarta 2017 juga disebut punya peran penting dalam memberi warna model baru pemilu di daerah lainnya di Indonesia. Karena segala sesuatunya mungkin saja bisa terjadi. Saat itu Basuki Tjahaja Purnama yang lebih diunggulkan karena sepak terjangnya harus tersingkir oleh Anies Baswedan.
“Ada yang bisa dilihat secara kasatmata. Namun, ada gelagat politik yang juga bisa dirasakan. Yang pernah terjadi di Jakarta bisa juga bergulir ke daerah-daerah seperti Kaltim,” katanya.
RAWAN POLITIK UANG
Meski sudah masuk masa tenang, potensi kecurangan tetap menjadi perhatian aparat penegak hukum. Termasuk di antaranya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antirasuah tegas menyatakan bahwa mereka tetap mewaspadai praktik curang yang bisa terjadi. Money politic atau politik uang adalah salah satu pelanggaran yang terus menjadi perhatian.
Wakil Ketua KPK Thony Saut Situmorang menjelaskan, instansinya secara intensif berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Ada beberapa penekanan yang turut digarisbawahi dalam koordinasi itu. Tidak terkecuali soal politik uang. “Money politic bisa menyerang siapa saja. Untuk itu, agar dihindari. Termasuk menghindari money politic kepada penyelenggara pemilu,” terang dia, kemarin (15/4).
Menurut Saut, tidak menutup kemungkinan instansinya bertindak tegas bila menemukan penyelenggara pemilu berbuat curang dengan terlibat dalam politik uang. “Itu sebabnya KPK bisa saja melakukan penindakan di semua level. Mulai KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), panwas (panitia pengawas), rekapitulasi suara di KPU kabupaten, kota, dan provinsi,” bebernya. Karena itu, penyelenggara pemilu wajib menjaga profesionalitas mereka.
Saut menekankan, selama ini KPK terus berusaha mengampanyekan pemilu yang cerdas dan berintegritas. Menurut dia, itu tidak hanya berlaku bagi peserta dan pemilih saja. “Tetapi juga panitianya,” ujar dia. Artinya, penyelenggara pemilu juga harus bisa menjaga integritas mereka. Jangan sampai malah turut terlibat dalam tindak curang seperti politik uang. Itu jelas akan merusak penyelenggara pemilu.
Lebih lanjut, Saut mengingatkan supaya semua pihak taat pada setiap aturan. Khusus untuk masyarakat yang punya hak suara, dia menyampaikan masa tenang yang tersisa sampai hari ini (16/4) adalah waktu yang tepat untuk memantapkan pilihan sebelum mencoblos, besok (17/4). “Untuk kembali merenungkan track record yang akan dipilih,” imbuhnya.
Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Alwan Ola Riantoby membenarkan ada sejumlah titik kerawanan jelang momen pencoblosan besok. Mulai data pemilih, kesiapan logistik, hingga politik uang. Namun di antara sejumlah isu tersebut, yang paling rawan adalah money politic. “Politik uang menjadi potensi pelanggaran teratas yang dapat terjadi,” ujarnya saat dikonfirmasi.
Hal tersebut, lanjut dia, bukan tanpa alasan. Selain termuat dalam indeks kerawanan yang disusun oleh Bawaslu, juga berdasarkan pengalamannya memantau pemilu. Selama ini, politik uang dalam wujud pembelian suara sering ditemui pemilih dalam masa tenang hingga beberapa saat menjelang pencoblosan dilakukan. Bentuknya pun sangat banyak dan juga beraneka ragam.
“Bentuk politik uang yang selama ini ditemui pemantau JPPR, antara lain, berupa pemberian langsung melalui koordinator dan setelah pemilihan berdasarkan kesepakatan,” imbuhnya. Bukan itu saja, imbalan yang diberikan bukan hanya uang dan barang, ada juga yang terselubung misalnya pemberian pulsa, pemberian fasilitas, pemberian barang publik dan sejenisnya.
Di singgung soal daerah mana yang rawan, Alwan menyebut, cukup merata. Namun, ada sejumlah wilayah yang perlu mendapat perhatian lebih. Yakni, Jawa barat, Sumatra Utara, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, dan DKI Jakarta. Data tersebut diperoleh dari hasil pantauannya.
Ada dua indikator yang digunakan, yakni track record pada pilkada sebelumnya hingga melihat para elite atau latar belakang calon legislatif (caleg) di daerah tersebut. Maka, Alwan mendesak pengawas pemilu untuk meningkatkan kinerja pengawasannya pada detik-detik rawan ini. Sebab, money politic terbukti sudah merusak kualitas pemilu.
Diwawancarai terpisah, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengajak warga untuk berkontribusi menciptakan pemilu yang bersih. Hidayat meminta warga mewaspadai pihak-pihak yang melakukan kegiatan kecurangan, seperti politik uang dan hoaks pada hari tenang.
“Sekarang memang hari tenang tapi bukan artinya tenang untuk membiarkan terjadinya money politic, penyebaran berita bohong,” kata wakil ketua Majelis Syuro PKS itu. Menurut Hidayat, hari-hari tenang bisa jadi dimanfaatkan untuk melakukan praktik kecurangan pemilu. Karena itu, peran serta masyarakat penting agar proses pemilihan pada 17 April nanti bisa bebas dari intervensi atau tekanan akibat politik uang ataupun hoaks.
“Jadi, warga pun penting untuk mewaspadai jika pada hari-hari tenang ini ada ‘genderuwo’ yang menakut-nakuti mereka dengan intimidasi atau mengambil kedaulatan mereka,” tegasnya.
Ketua DPR Bambang Soesatyo menambahkan, dirinya meminta kesiapsiagaan KPU dan Bawaslu dalam mencegah praktik politik uang, kebencian, dan SARA. KPU perlu bekerja sama dengan berbagai pihak, agar proses pemilu pada 17 April nanti berjalan sesuai aturan main. “Kami mendorong KPU dan Bawaslu secara tegas menindak sesuai hukum positif yang berlaku jika menemukan pelanggaran pada masa tenang Pemilu 2019,” kata Bamsoet.
Dia juga mendorong KPU agar tak bosan memberikan imbauan kepada masyarakat agar dapat menggunakan hak pilihnya pada 17 April nanti. KPU juga diharap menyampaikan kepada semua pihak/peserta pemilu agar menghormati masa tenang Pemilu dengan tidak melakukan kegiatan kampanye apapun demi kesuksesan Pemilu serentak 2019.
“Kami juga meminta masyarakat untuk menggunakan masa tenang dengan memastikan tempat pemungutan suara (TPS) sebagai tempat mereka menggunakan hak pilihnya,” ujar dia. (rdh/far/syn/rom/k8)
Editor : izak-Indra Zakaria