“Hari ini kita lihat semakin marak, kerusakan jalan, marak lakalantas, lalu ada keresahan masyarakat, apakah kita biarkan,” ungkapnya.
Di sisi lain aparat kepolisian sempat melakukan razia truk koridor yang masih nekat menggunakan jalan protokol depan kantor bupati dan Polres Kubar akhir Maret lalu.
“Saya minta tidak boleh lewat depan polres dan kantor bupati. Kalau memang ada perbaikan jalan, distop dulu,” ucap Banit Turjawali, Satlantas Polres Kubar, Bripka Edi Hartono saat razia truk koridor di simpang Ombau Asa belum lama ini.
Menanggapi persoalan itu, Bupati Kubar FX Yapan tak bisa berbuat banyak soal jalan rusak. Hal ini lantaran terganjal kewenangan status jalan tersebut yang diketahui milik pemerintah pusat.
Yapan saat meninjau sejumlah titik jalan rusak tersebut menyebut, jalur Simpang Raya-Sekolaq Darat adalah jalan nasional, sehingga pemerintah daerah tidak bisa ikut memperbaiki. “Kita tidak bisa berbuat apa-apa, kalau membangun ini tanpa permisi mereka itu temuan,” tandasnya. (*/luk/kri/k16)