DAYA tampung SMA negeri dan SMK di Samarinda tidak sebanding dengan jumlah lulusan SMP. Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) tingkat SMA Samarinda Disdikbud Kaltim, Abdul Rozak Fahrudin mengakui masih ada beberapa kendala yang dihadapi, terutama terkait dengan daya tampung sekolah.
Daya tampung SMA di Samarinda saat ini hanya sekitar 4.700 bangku, sehingga daya tampung PPDB jika ditambah kuota SMK berstatus negeri untuk tahun ajaran 2024/2025 mencapai 11.261 bangku. Hal itu tidak sebanding dengan jumlah lulusan SMP yang mencapai 13.000 lebih.
Baca Juga: Warga SPL Lanjutkan Bongkar Mandiri, Sisa Tujuh Belum Dibayar
“Akibatnya, banyak siswa yang tidak mendapatkan sekolah negeri dan harus mencari alternatif lain, seperti sekolah swasta,” katanya Rozak menghimbau kepada orangtua untuk tidak menjadikan sekolah negeri sebagai satu-satunya pilihan. Menurutnya banyak sekolah swasta di Samarinda yang memiliki kualitas baik dan dapat menjadi alternatif bagi siswa yang tidak mendapatkan sekolah negeri.
“Orangtua dapat mempertimbangkan sekolah swasta sebagai alternatif untuk pendidikan anak mereka. Banyak sekolah swasta yang memiliki prestasi gemilang dan mampu mencetak generasi muda yang berkualitas,” bebernya.
Meskipun terdapat beberapa kendala, Rozak optimistis PPDB SMA tahun ini berjalan sukses. Ia menyampaikan MKKS SMA Samarinda akan melakukan evaluasi untuk perbaikan di tahun depan.
“Kami akan melakukan evaluasi dan perbaikan untuk meningkatkan kualitas PPDB di tahun depan. Kami berharap PPDB SMA di Samarinda akan semakin transparan, akuntabel, dan dapat memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas,” pungkasnya.
Persoalan ini juga diakui Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti. Jalur zonasi di Samarinda terkendala penyebaran penduduk yang belum merata. Sehingga hal ini mempengaruhi ketersediaan jumlah sekolah, khsusnya jenjang SMP. Tak sedikit orangtua merasa khawatir anaknya tak lolos zonasi, apalagi mereka yang tinggal di kawasan padat penduduk.
“Berbeda dengan sekolah-sekolah yang ada di pinggiran seperti Berambai (Samarinda Utara) atau di Sambutan, jumlah sekolahnya pasti akan lebih sedikit dibandingkan dengan sekolah yang ada di Kecamatan Samarinda Ulu,” terangnya.
Sehingga penyebaran penduduk diakuinya menjadi salah satu dampak penyebab pembangunan sekolah yang belum merata. Belum lagi persoalan masyarakat yang kurang mendapatkan informasi di era kemajuan teknologi saat ini, juga tak luput dari catatan Komisi IV DPRD Samarinda, saat melakukan pertemuan dengan Disdik Kota Samarinda.
Sekretaris Komisi IV Deni Hakim Anwar menambahkan, ke depannya perlu ada penambahan pembangunan sekolah terpadu, serta penyebaran tenaga pendidik di beberepa sekolah juga masih kurang merata.
Padahal penerapan PPDB jalur zonasi ini bertujuan untuk menghapus stigam sekolah unggulan. Sehingga pendaftarnya tak hanya terfokus pada sekolah-sekolah yang dianggap terkenal mencetak siswa-siswi berprestasi, namun mewujudkan pemerataan pendidikan.