“Ini tentu mempengaruhi harga. Sehingga tengkulak sesuka hatinya membeli TBS dengan harga yang rendah,” katanya. Pastinya, untuk pembinaan akan terus dilakukan pemerintah terhadap petani mandiri ini.
Adapun anggota Komisi II DPRD Kaltara, Rahman Padengka mengatakan, untuk membahas persoalan tersebut, pihaknya akan kembali mengagendakan pertemuan yang dijadwalkan pada 4 Maret 2019. “Di situ, kita akan panggil semua pihak terkait. Termasuk instansi terkait dari kabupaten/kota,” tuturnya.
Menurutnya, banyak hal yang perlu dijelaskan instansi teknis dalam hal ini, di antaranya persoalan kualitas dari TBS petani mandiri ini. Termasuk, semua pihak harus dirangkul oleh tim penetapan harga TBS dalam melakukan penetapan harga. Dalam hal ini, salah satu solusi yang dapat diambil adalah pemerintah harus turun tangan agar jangan sampai hasil dari petani mandiri ini ditampung oleh tengkulak dengan harga beli yang sangat murah.
“Pastinya, saya harapkan pada pertemuan yang akan datang semua ini sudah bisa terjawab dan ada solusi agar petani mandiri dapat menikmati hasil taninya dengan harga yang laik,” pungkasnya. (iwk/eza)
