Dika juga mengaku jika pemohon bisa memilih tenor angsuran. Dari 5 tahun sampai 20 tahun.
TERGANTUNG KONDISI EKONOMI
Pengamat ekonomi Kaltara, Haryadi Ahmid mengatakan konsep dan sasaran perumahan DP 0 persen itu harusnya menyentuh lapisan masyarakat paling bawah. Konsep ini pernah diluncurkan saat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan janji kampanyenya. Sehingga hal ini tentu bukan lagi sesuatu yang baru. Akan tetapi, hanya menunggu penerapannya.
Ia menilai, program ini akan efektif sejauh pemerintah juga menghadirkan kepastian ekonomi bagi warganya. Hal lain yang patut dicermati, kata dia, apabila warga yang mengikuti program tersebut ternyata menemui kendala dalam pembayaran. Misalnya tidak sanggup karena pekerjaannya tidak awet.
Jika dianalisa secara kasat mata, kondisi ekonomi stabil maka program tersebut maka akan layak untuk dipertahankan. “Saya hanya takut seperti itu, karena kondisi ekonomi tidak selamanya akan baik saja. Bisa saja hal yang ditakutkan terjadi,” ungkapnya.
Semua masyarakat yang berpenghasilan rendah bisa menjadi sasaran agar dapat memiliki rumah sendiri. Hanya kebanyakan yang menjadi peserta atau yang mengikuti program DP 0 persen ini penghasilannya tidak tetap setiap bulannya. Sementara kewajiban setiap bulannya akan terus menerus tetap sama. “Sehingga hal ini masih menjadi pertanyaan-pertanyaan ke depannya,” tuturnya.
Dalam bisnis, tambah Haryadi dikenal adanya managemen risiko. Risiko untuk masyarakat berpenghasilan rendah bisa terus menerus membayar atau tidak ini sudah diperhitungkan atau tidak. Dikhawatirkan di kemudian hari masyarakat tidak mampu membayar dan menjadi macet mengakibatkan tidak dapat melunasi kewajibannya. Sama halnya dengan jika membeli sebuah barang, tetapi tidak mampu membayar cicilan maka akan ditarik kembali.
Masyarakat juga harus memperhatikan berbagai macam hal, dalam konsep bisnis apakah pengusaha ini adalah pengusaha yang jujur. Yang harus dilihat masyarakat yakni melihat track record atau rekam jejak pengembang. Apakah kredibilitas pengusaha itu bagus, dan itulah yang harus dipantau masyarakat. Pemerintah yang dilantik nantinya, harus serius dalam mengawal dan menyeleksi pengusaha-pengusaha yang benar-benar komitmen dalam menjalankan hal ini.
“Jangan sampai hanya mencari untung dan menjadi masalah di kemudian harinya. Karena program ini relatif baru, tentu saja belum dapat dipastikan akan aman. Tetapi jika melihat dengan mempertimbangkan segala kemungkinan, risiko, maka bisa diantisipasi,” jelasnya. (*/shy/*/naa/lim)
