TARAKAN – Warga Sebengkok lebih beruntung. Setelah proyek penanganan banjir di kawasan itu rampung dan berfungsi sejak akhir 2018 lalu. Tapi, masih banyak kawasan di kota ini, banjir menghantui. Setiap kali hujan, longsor turut mengancam.
Ketika hujan mengguyur cukup deras. Mudah menemui genangan air di Jalan Seroja, Jalan Mulawarman, Jalan Aki Balak, Jalan Agus Salim, Jalan Dr. Sutomo, Jalan Gajah Mada, Jalan RE. Martadinata, Jalan Sei Sesayap, Jalan Slamet Riady dan beberapa ruas jalan lainnya.
Kepada Radar Tarakan, Wali Kota Tarakan dr. Khairul, M.Kes, mengatakan, bahwa alasan dirinya tidak menjanjikan program banjir sebab janji pemerintah sebelumnya menyatakan bahwa 2019 Tarakan akan bebas banjir. Namun jika tahun 2019 tidak bebas banjir, maka akan menjadi kewajiban pihaknya untuk menuntaskan hal tersebut.
“Harapan saya sih sekarang sudah tidak banjir lagi. Tapi kalau di beberapa titik itu masih ada banjir, tentu ini akan kami lihat, tapi kami berharap mudah-mudahan penyelesaian banjir ini tidak menggunakan anggaran yang besar, kita lihat titik per titik,” ungkapnya, kemarin (23/3).
Melalui hal tersebut, Khairul menjelaskan bahwa dalam menangani banjir, akan dipetakan lebih dulu akar masalahnya. Misalnya drainase yang tersumbat atau saluran air yang harus dinormalisasi. Sebab menurutnya banjir yang terjadi di sejumlah titik di Kota Tarakan memiliki permasalahan yang berbeda-beda. “Hujan dua hari ini sangat terlihat bahwa ternyata persoalan banjir ini belum selesai, jadi harus diselesaikan, apa pun itu, karena ini persoalan pemerintahan,” tuturnya.
Sementara itu, kejadian longsor, Khairul menyatakan bahwa bencana longsor dan banjir terjadi di Bumi Paguntaka akibat pembabatan hutan dan tanaman yang tidak terkontrol. Tak hanya itu, secara ruang, tata wilayah kemiringan 30 derajat masyarakat dilarang untuk membangun rumah.
“Oleh karena itu penanganannya kan harus melalui proses juga, kalau ingin membangun harus melihat lokasi, jangan membangun rumah dalam tingkat kemiringan yang berbahaya,” jelasnya.
Khairul menyatakan bahwa penegasan pemerintah telah dilakukan kepada masyarakat sejak dulu, hanya yang lebih penting untuk dilakukan ialah pengawasan. “Kalau sudah terlanjur bangun kan repot juga. Kalau terjadi banjir besar atau longsor pasti memakan korban, minimal korban harta. Saya pikir perlu penyegaran kembali, gerakan reboisasi perlu dilakukan lagi,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Tarakan Saparudin mengatakan bahwa titik lokasi banjir terbesar di Tarakan terdapat di kawasan Jalan Mulawarman, Jalan Imam Bonjol, Jalan Pangeran Antasari, Karang Anyar, Jalan Seroja, dan Kampung Bugis.
Saparuddin mengungkapkan bahwa pada Sabtu kemarin, ketinggian banjir paling tinggi mencapai 1 meter. Namun kondisinya cepat surut, sehingga tidak menyebabkan terjadinya genangan yang lama dan menghambat produktivitas warga. “Syukurnya itu tidak ada genangan, kalau pun ada genangan paling di tempat tertentu, seperti memang adanya penyumbatan air dari badan jalan ke saluran. Karena memang baru beberapa hujan dan sebelumnya jarang hujan, sehingga penumpukan sampah tidak terkontrol sehingga saat hujan baru kelihatan,” jelasnya.
Untuk menghindari terjadinya penumpukan sampah di dalam gorong-gorong, DPUTR memasang brite atau jarring. Selanjutnya akan dievaluasi karena brite yang dipasang memiliki penampang berukuran besar.
“Jadi agak lebar lagi sehingga sampah kecil bisa lewat tidak menghambat aliran air, kalau sampah besar mungkin bisa tertahan seperti kayu, galon, yang dapat menjadi sebab terhambatnya air,” tuturnya.
Untuk itu, hingga kini DPUTR melakukan pembersihan terhadap saluran yang terjadi penyumbatan, yakni di kawasan jembatan Hang Tuah dan Rumkital yang memiliki jaringan pipa yang menyebab terjadinya hambatan aliran air. “Sampah ini salah satu penyebab aliran air tidak berjalan lancar. Nah, maka itu walaupun personel kami terbatas karena sambil menunggu anggaran, karena harus ada dukungan anggaran yang dapat membantu lancarnya kegiatan ini,” katanya.
Udin mengaku, penanganan banjir yang telah dilakukan pihaknya belum tuntas. Namun hingga kini pihaknya masih meminta bantuan dari APBN dan APBD provinsi agar dapat melanjutkan kegiatan penanganan banjir.
Pada dasarnya proses penanganan banjir di Karang Anyar memakan anggaran besar, selain konstruksi yang telah direncanakan. Ada pula pembebasan lahan di kawasan tersebut yang dapat menghambat proses kegiatan penanganan banjir.
