Namun penghitungan tarif ini akan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. “Tetap sesuai zona dari kementerian, kami sesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Kemungkinan nanti aturan dari Gubernur. Jadi nanti diatur dan itu kan sudah jelas, nanti operator yang menyeleksi,” katanya.
Selain di Tarakan, bagaimana dengan kabupaten lainnya di Kalimantan utara? Tentu akan dilakukan survei di daerah tersebut. Dengan melihat jumlah penduduk, jumlah permintaan dan kelayakan dari hasil survei yang dilakukan.
Untuk diketahui, sesuai dengan SK Gubernur Kaltara Nomor 188.44/K.831/2018 tentang Wilayah Operasi dan Rencana Alokasi Jumlah Kebutuhan Kendaraan Angkutan Sewa Khusus Berbasis Teknologi Informasi (online). Dengan adanya sistem online, juga menunjukkan berkembangnya suatu daerah. Apalagi di era digital dan tuntutan zaman, sekaligus berkolaborasi dengan visi dan misi Wali Kota Tarakan dengan program Smart City.
“Di Tarakan memang sudah layak, kita kembalikan dari perusahaan Gojek sendiri bagaimana melihat peluang-peluang itu. Smart city dari Wali Kota Tarakan kan tercapai, jadi sebagai pemerintah kita mendukung dan mendampingi terus,” terangnya.
Selain Gojek, lantas bagaimana dengan kejelasan dari Grab? Ia mengatakan, dari pihak Grab sudah mengajukan administrasi dan sesuai dengan persyaratan ketentuan.
Untuk mengeluarkan perizinan ini pun dengan menguji kelayakan dari kendaraan tersebut. “Dan sesuai syarat kemarin, kami sudah keluarkan baru kendaraan roda empat ada dua mobil yang sudah keluar. Karena itu kami cek fisik, kendaraan harus layak,” tutupnya.
SPTI MERASA DIANAKTIRIKAN
Ketua Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (SPTI) Tarakan Hamka menilai, selain menambah sengitnya persaingan dalam mencari nafkah, bertambahnya perusahaan angkutan online juga dapat menimbulkan potensi kemacetan. Menurutnya arus lalu lintas semakin padat.
“Bertambahnya jasa angkutan online memang dirasa memberikan dampak positif dengan kemudahan yang ditawarkan. Tapi di sisi lain, bertambahnya jasa ini juga sedikit demi sedikit mengikis populasi konvensional. Menurut kami, bertambahnya tranportasi online ini semakin membuat konvensional semakin sulit dalam mendapatkan penumpang. Selain itu juga harus memikirkan aspek kepadatan lalu lintas. Menurut kami bertambahnya transportasi online yang beroperasi dapat menambah kepadatan lalu lintas sehingga membuat jalan berpotensi macet,” terangnya, kemarin (31/3).
Dikatakannya, seharusnya angkutan online tidak serta merta dan seenaknya memasuki wilayah tanpa adanya perizinan dari pemerintah setempat. Selain itu, kata dia, SPTI sebagai badan yang telah lebih dulu berkecimpung di dunia transportasi seharusnya dimintai pendapat sebelum angkutan online resmi beroperasi.
“Begini, misalnya ingin masuk di sebuah rumah, tidak mungkin masuk tanpa permisi sama orang di dalamnya lebih dulu. Nah seperti itulah kami. Ibaratnya kami ini penghuni dari dulu, paling tidak mereka datang memperkenalkan diri atau minimal mereka juga mengurus izin seperti yang kami lakukan. Kalau yang lebih dulu saja mengikuti aturan, kenapa mereka yang baru ini malah tidak seperti kami, mengikuti aturan,” nilainya.
Sopir konvensional mengaku siap jika dilibatkan di angkutan online. Angkutan konvensional harus berjalan mengikuti perkembangan zaman. Hal tersebut dimaksudkan agar seluruh pekerja transportasi darat bisa dapat eksis di era yang semakin maju.
“Kemarin baru kami diskusikan dengan teman-teman kami sangat berharap Pemerintah Provinsi bisa membuatkan plat kuning ini sistem online. Dengan begitu, kami jamin tidak ada gesekan lagi. Karena selama ini teman-teman berpikir kami yang ada selama ini kok tidak dirangkul. Jadi timbul kecemburuan sosial. Kami memang selama ini kelihatan menolak mode, tapi sekarang kami sadar kemajuan teknologi tidak bisa dicegah,” ungkapnya.
Belum lama SPTI telah menemui Wali Kota untuk menyampaikan aspirasi seluruh pekerja angkutan konvesional dapat di-online-kan. “Kami menyampaikan jika kami sudah belajar untuk terbuka terhadap teknologi karena mau tidak mau kami pasti menuju ke situ. Tinggal bagaimana pemerintah lagi, maukah mereka membuat sistem untuk kami gunakan beroperasi. Saat ini kami masih menunggu sikap positif pemerintah,” tuturnya.
