Persoalan listrik ini menjadi perhatian serius Gubernur. Sebagai tindak lanjut, Gubernur langsung menugaskan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltara, Sigit Muriono untuk berkoordinasi dengan PLN guna meminta tidak melakukan pemadaman listrik, khususnya di sekolah-sekolah selama proses ujian berlangsung.
Sebab, jika terjadi pemadaman saat proses ujian berlangsung, tentu berpotensi bisa menimbulkan banyak persoalan. Salah satunya, mengganggu konsentrasi siswa saat melaksanakan ujian. Termasuk juga dapat menyita waktu untuk menyelesaikan soal ujian itu sendiri.
“Termasuk juga saya tugaskan Kadis ESDM (Ferdy Manurun Tanduklangi) untuk berkoordinasi ke pihak terkait seperti PLN untuk menyikapi masalah pemadaman ini,” kata mantan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Timur (Kaltim) ini.
Dalam hal ini pihaknya meminta jaminan ke PLN untuk tidak ada pemadaman listrik saat pelaksanaan UN berlangsung di semua daerah di provinsi ke-34 ini. Karena, persoalan ini juga menjadi salam satu penentu hasil dari UN siswa tersebut.
“Kita minta bagaimana caranya ujian nasional di seluruh kabupaten/kota di Kaltara ini, baik di tingkat SMA maupun SMP hingga SD dapat berjalan dengan aman dan lancar, tanpa ada pemadaman listrik,” harapnya.
Untuk diketahui, beban puncak kebutuhan listrik di Tanjung Selor dan sekitarnya saat ini sekitar 12 megawatt. Sementara yang beroperasi menyuplai daya listrik hanya PLTD Sungai Buaya yang kapasitasnya hanya sekitar 8,6 megawatt.
Sementara, PLTU milik PT SAS yang merupakan pembangkit swasta yang selama ini menjual daya sekitar 4 hingga 5 megawatt ke PLN mengalami kerusakan. Sehingga tidak bisa menyuplai daya listrik ke PLN untuk kemudian disalurkan ke masyarakat Tanjung Selor dan sekitarnya. (omg/iwk/eza)
