TARAKAN - Meski merupakan provinsi termuda di Indonesia, namun siapa sangka Kalimantan Utara masuk dalam 17 provinsi berkategori rawan dalam urusan politik pada pelaksanaan Pemilu tahun ini.
“Memang Kaltara masuk garis merah tapi tidak masuk dalam 15 daerah rawan politik, karena garis merah Kaltara berdasarkan IKP per 9 April 2019 lalu, Kaltara urutan ke-17,” ungkap Siti Nuhriyati, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Utara kepada Radar Tarakan.
Kendati demikian, sebagai pengawas Pemilu, Siti menyatakan bahwa pihaknya akan tetap menganggap Kaltara sebagai kawasan rawan politik agar tidak terlena dan tetap waspada untuk melakukan pengawasan pada setiap tahapan.
Siti menyatakan, seluruh kabupaten/kota di Kaltara masuk dalam titik rawan. Namun di antara 5 kabupaten/kota seperti, Tarakan yang paling rawan, karena jumlah penduduknya terbanyak. “Bisa juga dikatakan Tarakan sebagai dapur untuk mengelola aktivitas politik. Tapi bagi kami seluruh wilayah rawan supaya kami tetap waspada,” tuturnya.
Dalam menentukan tingkat kerawanan sebuah daerah, diukur berdasarkan beberapa indikator seperti kepadatan penduduk, pengalaman atau peristiwa yang terjadi pada Pemilu sebelumnya, posisi TPS yang berada di perbatasan maupun tengah kota, dan sebagainya.
“Itulah mengapa kami mengasumsikan bahwa Tarakan memiliki gesekan yang lumayan tajam, apalagi melihat peserta calon DPD yang mayoritas dari Tarakan dan Nunukan. Otomatis persaingan mereka untuk memperebutkan suara pemilih itu tajam,” jelasnya.
Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut pihaknya menyiapkan jajaran pengawas mulai dari menyiapkan bimbingan teknis, melakukan patroli pengawasan saat memasuki masa tenang pada 13 April 2019 pukul 00.00 WITA dan membagi pengawas pada masing-masing koordinator wilayah untuk memantau langsung.
“Nanti kami akan supervisi sampai pelaksanaan pemungutan suara yang melibatkan jajaran pengawas sampai pengawas TPS,” urainya.
TNI POLRI ALL OUT
Sehari menjelang Pemilu 2019, TNI-Polri kembali menegaskan akan menjamin keamanan selama pencoblosan berlangsung. Bahkan untuk melihat kesiapan dari personel Polres Tarakan, Kapolda Kaltara Brigjen Indrajit langsung mengecek personel yang akan melakukan pengamanan tempat pemungutan suara (TPS) di Mapolres Tarakan, kemarin (15/4).
Usai melakukan pengecekan pasukan, Indrajit menegaskan saat ini Polri dan akan dibantu oleh TNI sudah siap sepenuhnya dalam melakukan pengamanan terhadap semua proses Pemilu 2019. Dari 2.184 TPS yang ada di seluruh Kaltara, akan dijaga oleh anggota Polri sebanyak 976 personel. Kemudian anggota TNI dari tiga matra yaitu Angkatan Darat, Udara dan Laut berjumlah 1.200 personel.
“Semua personel lengkap dengan persenjataan. Intinya TNI-Polri dengan jumlah yang besar ini untuk menjamin kepada seluruh masyarakat yang akan memilih, itu terjamin keamanannya,” tegasnya.
Bahkan pihaknya akan membangun pos keamanan dan diisi oleh anggota TNI-Polri. Sebanyak 23 pos pengamanan akan disiapkan untuk seluruh wilayah Kaltara. Terhadap tempat pos pengamanan yang ditempatkan, pihaknya nantinya akan menempatkan di dekat TPS dan tempat pusat keramaian.
“Saya ingatkan kalau ada oknum tertentu yang ingin mengacau atau menghambat kegiatan pesta demokrasi, saya akan tindak tegas,” ungkapnya.
