Diungkap Khairul, pembangunan di atas WKP umumnya memiliki IMB. Melalui hal tersebut, Khairul meminta kepada pihak Pertamina sebagai pemilik lahan untuk berkomunikasi kepada pemilik bangunan. “Negara ini harus tertib. Misalnya ada sebuah industri yang berada di tengah permukiman, kan pemerintah dipastikan tidak kasih izin, karena mengganggu lingkungan sekitar,” jelasnya.
“Ini harus ada solusi, masak yang satu berizin yang satu tidak? Akhirnya lama-lama yang berizin enggak mau bayar, jadinya kan repot?” sambungnya.
Untuk itu, Khairul menegaskan bahwa pada dasarnya pemerintah bersifat mengatur untuk mencegah terjadinya keresahan di masyarakat, seperti mengatur bangunan yang tidak memiliki IMB.
Budi, pengelola THM Rindu Malam yang diwawancara Selasa (14/5) lalu menuturkan, kejadian pipa bocor tersebut berawal terjadi pada Senin (13/5) lalu sekitar pukul 16.00 WITA dan sempat dilakukan perbaikan oleh Pertamina. Namun keesokan harinya, hanya berjarak meter lagi pipa tersebut mengalami kebocoran. Diakui, bangunan yang ia dirikan sejak 2009 lalu juga pernah mengalami hal yang sama pada tahun 2015 lalu. Kemudian ini adalah kejadian yang kedua kali tersebut. “Dulu tidak pernah ada kebocoran lagi. Dalam pipanya itu ada satu meter,” ungkapnya.
Ditambahkannya, pihaknya menyerahkan perbaikan tersebut kepada Pertamina. “Pipanya ini dari zaman Belanda. Nanti spekulasi dia (Pertamina) mau bongkar atau memindahkan,” singkatnya. (shy/lim)
