Dari 35 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara periode 2019-2024, hanya lima yang incumbent, sementara 30 lainnya merupakan wajah baru. Adapun salah satu dari 30 wajah baru itu adalah Syarwani.
IWAN KURNIAWAN, Tanjung Selor
HARI ini (4/9), calon terpilih anggota DPRD Kaltara hasil Pemilu 2019 secara resmi akan melakukan pengucapan sumpah dan janji jabatan sebagai wakil rakyat yang prosesinya didampingi oleh pejabat dari Pengadilan Tinggi (PT) Kalimantan Timur (Kaltim).
Sejumlah persiapan pun sudah dilengkapi oleh panitia penyelenggara yang dikoordinatori oleh Sekrtetariat DPRD Kaltara. adapun peleksanaan prosesi pelantikan itu akan dilakukan di ruang rapat utama lantai II Gedung DPRD Kaltara.
Syarwani yang dikonfirmasi Radar Kaltara mengenai persiapan pelantikan anggota legislatif yang salah satunya adalah dirinya itu mengaku belum berani berbicara terlalu jauh terkait dengan persiapan dan pelaksanaan seremonial pelantikan tersebut.
Dalam hal ini, politisi Partai Golkar itu hanya berharap proses pelantikan tersebut bisa berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana dan standar operasional prosedur (SOP) yang ada di lembaga legislatif tersebut.
“Saya percaya kepada pihak sekretariat DPRD yang sudah mempersiapkan segala persiapannya. Insya Allah semua akan berjalan sesuai harapan,” ujar Syarwani.
Syarwani mengaku hal yang menjadi memotivasinya untuk menjadi anggota legislatif itu salah satunya untuk memperjuangkan hak dan aspirasi masyarakat di provinsi termuda Indonesia ini, khususnya di daerah pemilihan (dapil)-nya, yakni Bulungan dan Tana Tidung.
Saat ini, masih cukup banyak yang harus menjadi perhatian pemerintah, khususnya di Bulungan. Di antaranya masalah kebutuhan dasar yang masih belum terpenuhi secara maksimal dan merata dari wilahan perkotaan hingga ke pedesaan.
Seperti infrastruktur jalan dan jembatan, misalnya. Di Bulungan masih banyak akses transportasi darat itu yang masih perlu adanya sentuhan anggaran dari pemerintah untuk melakukan perbaikan atau peningkatan kualitasnya.
“Termasuk juga masalah pendidikan dan kesehatan. Ini merupakan urusan wajib yang harus ditindaklan juti pemerintah untuk diakomodir di APBD sesuai ketentuan,” tutur mantan anggota DPRD Bulungan ini.
Tak hanya itu, persoalan listrik dan air bersih juga perlu menjadi perhatian dan tentunya akan menjadi bagian yang akan disuarakan di lembaga legislatif ke depannya. Artinya, perlu adanya dukungan dari provinsi terhadap kondisi kabupaten/kota yang tak bisa ter-backup maksimal melalui anggaran kabupaten/kota.
“Demikian juga di Tana Tidung. Kita juga akan berupaya memperjuangkan kebutuhan masyarakat di daerah itu. karena dapil saya kemarin dua kabupaten ini (Bulungan dan Tana Tidung),” tuturnya.
Paling tidak, provinsi dan kabupaten/kota bisa lebih sinergi dalam menjalankan program-program yang merupakan kepentingan masyarakat. Artinya, apa yang dikerjakan oleh pemerintah daerah bisa lebih bermanfaat dan tepat guna bagi masyarakat.
“Apa yang perlu tindaklanjuti di Bulungan dan Tana Tidung ini akan saya upayakan perjuangkan di provinsi,” ucapnya.
