Ini langkah strategis BPK, kata dia, di mana BPK Perwakilan Kaltara merupakan salah satu yang melaksanakan tugas pemeriksaan laporan keuangan. Khususnya pemeriksaan APBD dan BUMD. BPK mampu menjalankan peran untuk menjaga dan memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara berjalan secara transparan dan akuntabel, dan bermanfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.
“Pemberian opini, di mana pemerintah harus menyusun laporan keuangannya secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu opini, sesuai dengan standar pemeriksaan BPK, dan standar laporan keuangan pemerintah daerah. Alhamdulillah, melakukan mitigasi, berarti ada komunikasi yang baik, seperti Pak Wagub (H. Udin Hianggio) sampaikan. Komunikasi itu merupakan langkah strategis dalam rangka perbaikan-perbaikan,” ulasnya.
“Ke depan BPK sedang mempersiapkan langkah-langkah, opini ini disertai dengan nilai tambah terhadap kegunaannya untuk pemerintah daerah. Supaya kita terus berorientasi dalam memberikan yang terbaik apa yang kita lakukan kepada masyarakat dan bangsa,” tambahnya.
Sekilas tentang BPK di Kaltara, dalam UUD 1945 Pasal 23 G mengamanatkan bahwa selain BPK berkedudukan di ibu kota negara, juga harus memiliki perwakilan di setiap provinsi. Dalam rangka memenuhi amanat tersebut, Kantor BPK Perwakilan Kaltara resmi dibuka pada tanggal 25 Agustus 2014.
Sebelumnya BPK Perwakilan Kaltara menggunakan gedung dari eks Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Tarakan yang berada di Jalan Pulau Irian No. 12 Tarakan Tengah dengan cara pinjam pakai. Seiring berjalannya waktu, jumlah pegawai terus bertambah sementara sarana dan prasarana di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara dirasa belum ideal guna memperlancar pelaksanaan tugas. Oleh karena itu, kebutuhan gedung yang repesentatif dan ideal yang mendukung kinerja para pegawai mutlak diperlukan.
“Gedung ini merupakan gedung yang ke-34 BPK, di seluruh Indonesia yang refresentatif. Di BPK Perwakilan provinsi Kaltara, awalnya 26 pegawai. Kini seratusan pegawai. Mudah-mudahan dengan ini pegawai dan karyawan bisa bekerja dengan lebih baik lagi. Dan fasilitas serta sarana yang telah ada dapat dipelihara dan dipergunakan agar bermanfaat bagi bangsa,” imbuhnya.
Kepala Perwakilan BPK Kaltara Agus Priyono, S.E, Ak, mengatakan dengan kehadirannya di Kaltara, ia berharap dapat menunaikan tanggung jawab secara maksimal. Selain itu, pihaknya juga dapat menjadi lembaga yang membantu pemda dalam menyelesaikan target yang ada.
"Saya berharap bagaimana kami bisa memberikan yang terbaik. Kalau saya memang mau melakukan koordinasi yang belum menerima WTP, akan identifikasi dan kami sampaikan kelemahan-kelemahannya seperti apa. Yang harus dilalukan oleh pemda agar pengelolaan menjadi lebih baik," jelasnya. (*/zac/lim)
