Sedangkan untuk di bidang kesehatan, itu permasalahannya juga sama dengan pendidikan. Saat ini, untuk di rumah sakit, seperti RSUD Rujukan di Tarakan itu masih mengalami kekurangan dokter spesialis. Yang ada saat ini masih belum komplit.
Ini perlu segera disikapi, jika tetap seperti itu, tentu pasti akan memberikan dampak pada aspek penurunan dari aspek status dari rumah sakit itu sendiri. Karena setiap tahun rumah sakit itu juga diaudit dan lain sebagainya.
Oleh karena itu, pemberian anggaran 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pendidikan dan 10 persen untuk kesehatan itu diharapkannya tidak hanya terlaur secara maksimal, tapi juga harus tepat sasaran.
“Ketepatan anggaran itu menjadi penting ketika kita ikut memfasilitasi sekaligus ikut memprogramkan kegiatan itu. Sebab, meskipun anggaran ada, jika anggaran itu tidak tepat, tentu itu juga pasti akan bermasalah,” tegasnya.
Selain itu, jika berbicara dari sisi instansi seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, SDM-nya juga harus terpadu dengan yang ada di fungsional, seperti di sekolah maupun rumah sakit dan puskesmas. Sehingga program itu sinkron dan dinamis.
Sedangkan dari sisi perekonomian, menurutnya itu juga penting mengenai seperti apa caranya untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan seperti apa caranya supaya pengangguran bisa berkurang.
“Jika saya lihat, persoalan UMKM ini bukan hanya terkendala di sisi dana. Tapi bagaimana caranya memberdayakan yang ada, mulai dari bahan baku yang sudah ada dan lain sebagainya. Termasuk juga pemasaran,” sebutnya.
Dari sisi infrastruktur, mengingat Kaltara ini merupakan provinsi tetangga Kalimantan Timur (Kaltim) yang ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara (IKN), maka pembangunan dan infrastruktur itu akan semakin dibutuhkan.
“Di sini kita sebagai daerah penyangga bagi calon IKN. Mengingat kita juga berbatasan langsung dengan negara tetangga, Malaysia, makanya perlu adanya penguatan dari berbagai linih,” bebernya.
Adapun hal lain yang juga ditegaskannya di sini, jangan sampai para sarjana yang ada di Kaltara ini diharapkan jangan hanya fokus untuk ingin menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), melainkan bagaimana caranya menciptakan lapangan kerja.
Termasuk langkah-langkan untuk mencetak generasi penerus yang andal melalui program Beasiswa Kaltara Cerdas. Dalam hal ini, bagaimana caranya mereka yang dikirim untuk mengenyam pendidikan itu harus cek perguruan tinggi yang tepat.
“Mereka ini aset kita. Memang sekarang belum kita petik hasilnya, tapi lima atau 10 tahun ke depan, mereka akan sangat berguna bagi Kaltara ini,” sebutnya.
Tapi, hal yang harus diketahui di sini bahwa DPRD hanya memiliki tiga fungsi, yakni fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi atau membentuk peraturan. Artinya wakil rakyat ini bukan eksekutor, melainkan hanya bisa mengawasi penganggaran itu.
“Oleh karena itu jangan sampai ada yang berpikir bahwa DPRD ini adalah eksekutif yang bisa menyelesaikan setiap persoalan. Karena kita bukan di situ tempatnya. Jadi harus juga dimengerti fungsi DPRD itu,” pungkasnya. (***/udn)
