Kemudian, kemandirian pangan dan pengentasan kemiskinan, serta menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, transparan dan berwibawa. “Untuk capaian kinerja pada tahun 2018, Pemkab Bulungan sudah banyak berbuat, pastinya juga ada capaian yang diraih,” bebernya.
Secara umum pada bidang pendidikan, angka melek huruf mencapai 98 persen, selain itu rata-rata lama sekolah mecapai 8,75 tahun. Selanjutnya, pada bidang kesehatan, dapat dilihat dari data untuk angka harapan hidup mencapai 72,51 tahun, termasuk peningkatan pelayanan. Kemudian pada infrastruktur seperti jalan maupun jembatan, kondisi baik sekitar 27,00 persen dan yang sedang 30,11 persen.
“Pada bidang pertanian dan ketahanan pangan juga lebih baik, dengan produksi padi saat ini mencapai 31,955 ton,” sebutnya.
Untuk listrik meski telah diupayakan. Namun masih perlu dimaksimalkan. Untuk layanan air minum, Pemkab Bulungan juga sudah cukup terbantu dengan adanya program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) yang pada tahun ini program tersebut masih berlanjut.
Pada sisi anggaran, APBD Bulungan menunjukkan angka penurunan, sudah terhitung sejak tahun 2014 hingga 2019 ini, untuk itu juga perlu ada strategi khusus untuk kebutuhan daerah dengan penurunan yang terjadi. Apalagi semakin tahun antara belanja langsung dan belanja tidak langsung Bulungan mulai tak ideal.
“Tapi kita patut apresiasi sejumlah OPD kita saat ini sudah mendorong program melalui pemerintah pusat, seperti penganggaran DAK. Sehingga cukup banyak agenda pembangunan daerah kita yang terakomodir di situ,” jelasnya.
Menyikapi persoalan yang tengan dialami daerah tertua di Kaltara itu, akademisi, Prof. Dr. Ir. H. Abdul Jabarsyah Ibrahim menegaskan, persoalan anggaran terbatas itu bukan alasan dan tidak bisa dijadikan alasan oleh pembantu Bupati untuk tidak berbuat apa-apa.
“Memang jika berbicara soal anggaran, itu memang sangat terbatas. Tapi, setidaknya bagaimana caranya kita memberdayakan masyarakat itu sebaik mungkin,” ujar Jabarsyah kepada Radar Kaltara saat ditemui di Tanjung Selor belum lama ini.
Sebab, dalam dunia yang sudah memasuki era industri 4.0 ini, sebenarnya sudah sangat mudah untuk mengatasi persoalan-persoalan yang seperti itu. Sebenarnya, selama ini alasan itu karena projek oriented (berorientasi projek).
“Seharusnya, projek oriented itu harus ditinggalkan. Projek oriented ini, jika tidak ada anggaran tidak bisa jalan. Atau jika anggarannya kurang, itu tidak bisa jalan,” kata pria yang menjabat Rektor Universitas Kaltara (Unikaltar) Tanjung Selor ini.
Mantan Rektor Universitas Borneo Tarakan (UBT) ini menilai, Bulungan ini, baik manusianya maupun kabupaten secara keseluruhan, itu belum tampil. Padahal, Bulungan ini diharapkan dapat jadi motor untuk menggerakkan semua kabupaten/kota yang ada di provinsi termuda Indonesia ini.
“Jika kita denganr selama ini, bukan pembantu Bupati ini tidak mendukung, tapi dari kinerja yang kurang mendukung. Saya tidak tahu apakah soal kemampuan atau apa. Tapi jika dikatakan soal keterbatasan anggaran, saya tidak sependapat dengan itu,” tegasnya.
Penegasan itu disampaikannya dengan bercontoh ke Unikaltar. Sejauh ini Unikaltar anggarannya juga sangat terbatas, tapi orang-orangnya tetap bisa bergerak, karena itu bukan menjadi alasan buat Unikaltar.
Menurutnya, untuk berbenah dan memperbaiki penataan bangunan, khususnya di Tanjung Selor itu yang terpenting membangun budaya. Membangun budaya yang dimaksud di sini, bagaimana masyarakatnya bergerak sesuai dengan aturan.
“Misalnya pembangunan di Jalan Sengkawit (Tanjung Selor). Itu bukan main amburadulnya, orang sesuka-sukanya membangun. Nah, di situ negara tidak hadir, sehingga pertanyaannya kemana mereka yang mengurusi itu?,” sebutnya.
