Dari Istana, kencaman terhadap aksi teror bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan disuarakan. Juru bicara kepresidenan Fadjroel Rachman menyebut, aksi tersebut merupakan bentuk kejahatan dari kelompok tidak manusiawi. Dia menegaskan pemerintah tidak akan memberi toleransi sedikit pun terhadap aksi terorisme.”Para pelaku atau kelompok terorisme akan terus dikejar, ditangkap dan diadili oleh sistem hukum yang berlaku,” ujarnya di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta.
Fadjroel menambahkan, Presiden Joko Widodo sudah berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal Polisi Idham Aziz dan Menko Polhukan Mohammad Mahfud MD mengenai kasus tersebut. Presiden meminta aparat mempercepat proses penanganannya.
Dengan begitu diharapkan dapat mengembalikan kondusifitas dan rasa aman bagi masyarakat. Untuk itu, Fadjroel meminta masyarakat tetap tenang dan melakukan aktivitas seperti biasa. ”Pemerintah akan melindungi setiap WNI dari kemungkinan tindakan-tindakan terorisme,” tuturnya. Setelah bom meledak di Medan, pihak kepolisian di seluruh wilayah langsung meningkatkan kewaspadaan.
Lebih lanjut dia menyampaikan, masih berulangnya kasus terorisme di Indonesia, Presiden Jokowi sudah meminta agar persoalan tersebut tidak hanya diselesaikan aparat negara. Melainkan harus pula didukung oleh masyarakat. Salah satu upaya yang diharapkan adalah aktif memantau lingkungan dan tidak imenyebarkan konten-konten yang menimbulkan ketakutan. ”Menimbulkan ketakutan Itu kan tujuan teroris,” tuturnya.
MENHUB AKAN MEMANGGIL PENANGGUNG JAWAB APLIKATOR
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi berencana memanggil aplikator. Pihaknya akan mengevaluasi standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku terkait mitra dan proses rekrutmen. ”Satu, tentu mengevaluasi yang bersangkutan. Kedua, lakukan evaluasi proses rekrutmen,” ujarnya.
Jika tidak sesuai dengan standar, ia akan mendesak aplikator untuk memperbaiki dan memperketat SOP yang dimiliki. Sehingga, bisa meminimalisir penyalahgunaan profesi tersebut.
Ia juga meminta aplikator untuk rutin melakukan pemantauan terhadap mitra aktif. Dengan begitu, kemunculan orang yang mencurigakan bisa dicegah. Menurut dia, orang-orang tersebut biasanya memiliki kelaian dalam kegiatan sehari-hari. Begitu terdeteksi, bisa segera ditangani. ”Karenanya kami akan panggil aplikator dan evaluasi. Kami minta bikin sop yang ketat,” tegasnya kembali.
Sementara itu, Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi menilai, peredaran atribut driver ojek online kini begitu bebas. Banyak dijual di mana-mana. Karena itu, tak menutup kemungkinan digunakan sebagai sarana penyamaran. ”Dia seolah-olah bekerja sebagai itu dan bisa masuk ke mana-mana. Karena itu akan dikonfimasi dulu ke aplikator,” tegasnya.
Budi juga akan mengkomunikasikan terkait pembatasan penjualan dan pendistrbusian atribut ojek online. Pihaknya akan meminta, aplikator benar-benar mendistribusikan pada mitranya saja.
”Selama ini peraturan hanya untuk keselamatan dan keamanan. Ternayta ada seperti ini (penggunaan atribut ojol dalam aksi bom bunuh diri, red). Nanti kita optimalkan pengawasan,” tuturnya. (jpg/zar/*/jai/nri)
