Dari survei yang akan dilakukan dan menjadi bahan pemangku kepentingan nasional, diinginkan data real. Ada 4 variabel penting dalam survei IKP, yakni KPU, Bawaslu, kepolisian dan media. “Ini semata-mata pemetaan awal,” ucapnya.
“Kita (Tarakan) tinggi itu di 2015. Pengambilan data ini juga seharusnya merujuk pada 2015. Itu bisa dijadikan pertimbangan ke Bawaslu RI. Saya bilang, untuk pengambilan data ini perlu keluar juga. Fokus pada kejadian yang ada kaitannya dengan kepemiluan. Kami berharap misalnya jangan sampai demo terjadi,” ujarnya.
Ia menjelaskan survei IKP pada kepolisian harus berdasarkan laporan resmi. Sehingga kerawanan harus menjadi perhatian masyarakat, yakni dengan menyikapi serius, sebab jika tak serius maka pemangku kepentingan bisa kecolongan.
“Misalnya ada kekerasan fisik pada penyelenggara. Itu harus dimasukkan dalam pengisian survei ini. Pada media, khusus berkaitan dengan pemberitaan. Ada enggak kekerasan fisik dan non-fisik pada penyelenggara, peserta maupun calon. Misalnya bukti pemberitaan, adanya pemberitaan bentrok massa akibat perbedaan dukungan atau pemberitaan perusakan fasilitas,” jelasnya.
Perwakilan Kepolisian Resor (Polres) Tarakan AKP Susilo mengatakan bahwa di kepolisian laporan biasanya tak hanya masuk melalui sentra pelayanan kepolisian (SPK). Informasi juga biasanya melalui intelijen. Ia meminta, keterlibatan kepolisian dalam survei ini ditembuskan ke kepala Polres Tarakan selaku penanggung jawab. “Polres hanya sebagai pelaksana kegiatan,” singkatnya. (shy)
